MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Bupati Barito Utara, H Shalahuddin ST MT mendesak jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat, segera mengevaluasi progres pekerjaan fisik dan realisasi serapan anggaran menjelang tutup tahun. Langkah taktis ini dinilai, sangat krusial guna memastikan seluruh proyek infrastruktur tuntas tepat waktu, bermutu, dan tidak berujung mangkrak.
Penegasan tersebut disampaikan Shalahuddin saat memimpin rapat evaluasi, di Aula Dinas PUPR Barito Utara, Senin (19/10). Dia menginstruksikan, setiap bidang untuk memetakan kendala teknis di lapangan secara detail; mulai dari masalah perencanaan, pasokan material, hingga kemandekan proses administrasi dan pembayaran.
“Kita harus mengevaluasi betul apa penyebab utama keterlambatan proyek. Cari solusinya segera, agar penyakit keterlambatan seperti ini tidak terus terulang setiap tahun hanya karena lemahnya koordinasi dan pengawasan di lapangan,” tegas Shalahuddin.
Secara khusus, kepala daerah menyoroti tersendatnya pengiriman pasokan material untuk pembangunan jembatan. Ia mendesak, agar kendala logistik tersebut ditangani secepatnya melalui koordinasi lintas sektoral, mengingat keterlambatan material berdampak fatal pada persentase capaian pekerjaan.
Tak berhenti di situ, Shalahuddin juga menginstruksikan, agar para kontraktor pelaksana proyek pelebaran jalan di dalam Kota Muara Teweh segera dipanggil ke meja rapat. Ia meminta, komitmen dan langkah konkret pihak ketiga dalam memacu progres di lapangan.
“Ruas jalan yang sudah memungkinkan untuk diaspal, segera kerjakan secepatnya. Jangan ditunda- tunda agar progresnya bisa dipacu,” tegas bupati.
Memasuki sisa waktu tahun anggaran, sinergi dan pengawasan ketat antara Dinas PUPR dengan pihak kontraktor menjadi harga mati. Setiap kendala harian di lapangan harus langsung dieksekusi, agar tidak menjadi bola salju yang menghambat pencairan anggaran maupun penyelesaian proyek.
“Kerja cepat dan hasil nyata itu bukan sekadar slogan, tetapi harus dibuktikan dengan disiplin, tanggung jawab, dan mutu kinerja yang baik di lapangan. Pembangunan harus tepat mutu dan tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (ren/ko)
