SAMPIT, kaltengonline.com – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta Dinas Perikanan memangkas program yang tidak prioritas menyusul penurunan alokasi anggaran pada 2027. Dengan pagu indikatif sekitar Rp5,7 miliar, pemerintah diminta lebih selektif dan mengutamakan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotim, Muhammad Kurniawan Anwar, menegaskan setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, anggaran terbatas harus diarahkan pada kegiatan konkret yang mampu meningkatkan produktivitas nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan.
“Tidak usah banyak usulan, tetapi yang konkret saja. Sebab, ketika anggaran ditetapkan, usulan yang banyak pun belum tentu semuanya bisa terdanai,” tegasnya saat pembahasan pagu indikatif APBD 2027 belum lama ini.
Ia menyebutkan, anggaran Dinas Perikanan Kotim terus mengalami penurunan. Pada 2025 alokasinya sekitar Rp10 miliar, kemudian turun menjadi Rp6 miliar pada 2026 dan diproyeksikan hanya Rp5,7 miliar pada 2027.
Karena itu, Kurniawan meminta Dinas Perikanan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memprioritaskan kegiatan berdasarkan urgensi dan manfaatnya. Program produktif yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah harus mendapat perhatian.
Komisi II juga mencermati alokasi lebih dari Rp500 juta untuk sejumlah program teknis. Kurniawan berharap anggaran tersebut digunakan secara efektif dengan target dan hasil yang terukur, bukan sekadar memenuhi kegiatan rutin organisasi.
Selain penajaman anggaran, DPRD Kotim mendorong pemerintah daerah memperjuangkan keterlibatan Kotim dalam program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, Kotim memiliki potensi perikanan dan aktivitas ekonomi yang layak diperjuangkan sebagai lokasi utama program. Namun, sejauh ini daerah tersebut baru masuk sebagai wilayah penyangga. Kawasan Sei Ijum turut menjadi salah satu wilayah yang dibahas bersama Dinas Perikanan.
Ia meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat serta menyiapkan pemetaan potensi kawasan secara matang agar Kotim berpeluang memperoleh program tersebut.
“Potensi Kotim, baik dari jumlah penduduk maupun perputaran ekonomi, perlu menjadi pertimbangan. Kita berharap dengan perencanaan dan koordinasi yang baik, masyarakat Kotim bisa memperoleh manfaat pembangunan yang lebih besar,” pungkasnya. (ko)
