PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Tidak boleh ada anak di Kota Palangka Raya kehilangan hak memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, identitas kependudukan, maupun perlindungan sosial hanya karena keterbatasan ekonomi dan kondisi keluarga.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah, saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai NasDem terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Rabu (11/11).
Mukarramah mengatakan, pemenuhan hak anak harus menjadi komitmen nyata pemerintah daerah. Setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, tanpa dibatasi kondisi ekonomi, sosial, maupun fisik.
“Tidak boleh ada anak di Kota Palangka Raya yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, identitas kependudukan, maupun perlindungan sosial hanya karena keterbatasan ekonomi dan kondisi keluarganya,” tegasnya.
Menurutnya, Raperda Kota Layak Anak tidak boleh hanya berorientasi pada perlindungan anak dari tindak kekerasan. Regulasi tersebut juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak secara menyeluruh.
Selain itu, Mukarramah menyoroti meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan, eksploitasi, perdagangan anak, penelantaran, hingga kejahatan di ruang digital.
“Perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga menghadirkan tantangan baru, termasuk ancaman kejahatan seksual daring, perundungan digital, dan penyalahgunaan data pribadi anak,” ungkapnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah kota membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak secara terpadu, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat hingga ruang digital.
Ia juga meminta agar penanganan kasus kekerasan tidak sebatas menerima laporan. Anak korban kekerasan harus memperoleh perlindungan serta pendampingan psikologis, sosial, dan hukum.
Fraksi Partai NasDem, lanjutnya, turut mendorong penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, serta menjamin kerahasiaan identitas korban.
”Anak yang menjadi korban kekerasan harus mendapatkan pendampingan dan perlindungan agar tidak mengalami dampak yang lebih berat,” pungkasnya. (zia/ko)
