MUARA TEWEH – Pemerataan pembangunan hingga wilayah pedalaman menjadi salah satu perhatian Fraksi Aspirasi Rakyat DPRD Kabupaten Barito Utara dalam menyikapi Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Fraksi ini meminta pemerintah daerah memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar penyerapan belanja.
Anggota DPRD Barito Utara, Gun Sriwitanto, menyampaikan hal tersebut saat membacakan pendapat akhir Fraksi Aspirasi Rakyat dalam rapat paripurna DPRD, Senin (16/11/2026). Ia menegaskan, APBD harus memberikan manfaat nyata melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Fraksi Aspirasi Rakyat menyampaikan tujuh rekomendasi, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengutamaan belanja pelayanan publik, hingga pemerataan jalan, jembatan, air bersih dan fasilitas umum di desa serta wilayah pedalaman.
Perhatian juga diarahkan pada peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemerataan tenaga pendidik serta medis, penanganan stunting, dan penguatan UMKM. Pemerintah diminta memberikan dukungan kepada petani, nelayan, pelaku usaha lokal serta generasi muda agar ekonomi masyarakat semakin mandiri.
Selain itu, Fraksi Aspirasi Rakyat meminta pemerintah menekan belanja yang tidak produktif, seperti kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang tidak mendesak. Penggunaan anggaran juga harus transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Gun menegaskan, persetujuan DPRD terhadap APBD bukan berarti pemerintah bebas menggunakan anggaran tanpa pengawasan. Fraksinya akan tetap mengawal pelaksanaan program agar sesuai prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Meski menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi Aspirasi Rakyat menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Barito Utara 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Gun berharap seluruh rekomendasi tersebut ditindaklanjuti demi mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(ko)






