MUARA TEWEH, kaltengonline.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara meminta pemerintah daerah lebih cermat mengelola APBD 2027. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan sektor produktif, dan efisiensi belanja birokrasi menjadi tiga catatan utama fraksi tersebut.
Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, menyampaikan rekomendasi itu saat membacakan pendapat akhir Fraksi Demokrat dalam rapat paripurna pembahasan Raperda APBD 2027, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, peningkatan PAD harus dilakukan dengan menggali potensi pajak dan retribusi secara maksimal tanpa membebani masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan daya beli warga dalam menetapkan kebijakan pendapatan daerah.
Demokrat juga meminta anggaran lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pertanian, UMKM, dan hilirisasi. Sektor tersebut dinilai berperan penting dalam menggerakkan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, belanja rutin birokrasi perlu dikendalikan agar ruang anggaran untuk belanja modal dan pembangunan semakin besar. Seluruh program perangkat daerah juga harus dijalankan sesuai prioritas dan alokasi yang telah ditetapkan.
Meski memberikan sejumlah rekomendasi, Fraksi Demokrat menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Barito Utara 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah. Patih Herman berharap catatan fraksinya menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.(ko)






