Arton S Dohong Pastikan Kajian Akademik Jadi Pijakan Keputusan Dewan
PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Hasil riset dan penelitian perguruan tinggi didorong, agar tidak sekadar berakhir menjadi tumpukan karya akademik di perpustakaan kampus. Kajian ilmiah tersebut, dituntut mampu membumi dan diaplikasikan langsung untuk mengurai benang kusut persoalan pembangunan di daerah.
Komitmen tersebut diejawantahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) dengan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR), Senin (16/11). Sinergi strategis ini, difokuskan untuk memperkuat implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong menegaskan, lembaga legislatif sangat membutuhkan sumbangsih pemikiran dari dunia akademik. Menurutnya, perumusan arah kebijakan pembangunan pantang hanya mengandalkan insting atau pertimbangan politis semata, melainkan wajib ditopang oleh basis data dan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kerja sama yang kita jalin dengan UMPR ini diharapkan mampu memperkuat sinergi kelembagaan. Kita ingin kampus turun gunung, bersama-sama mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan merumuskan solusi berbasis riset demi kemajuan Kalteng,” ujar Arton S Dohong.
Melalui kolaborasi ini, DPRD membuka pintu selebar-lebarnya, bagi UMPR untuk menyuplai data, menyusun kajian, hingga meracik rekomendasi kebijakan. Nantinya, produk intelektual dari para pakar dan akademisi ini, akan dijadikan salah satu fondasi utama dewan dalam menjalankan fungsi legislasi (pembuatan perda), penganggaran (APBD), maupun pengawasan terhadap eksekutif.
Di luar urusan riset, nota kesepahaman ini juga memberikan panggung bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan UMPR untuk terlibat langsung dalam dinamika pemerintahan. Keterlibatan ini menjadi laboratorium pembelajaran empiris bagi civitas academica untuk mengenali denyut persoalan riil di tengah masyarakat sekaligus memahami ritme kerja lembaga perwakilan rakyat.
Arton mewanti-wanti agar kerja sama antara legislatif dan perguruan tinggi ini tidak berhenti sebagai dokumen seremonial di atas meja.
“Kolaborasi kedua lembaga ini harus segera ditindaklanjuti lewat program-program konkret dan berkelanjutan, sehingga mampu melahirkan terobosan baru yang membawa manfaat besar bagi pembangunan Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (zia/ko)






