Palangka Raya, kaltengonline.com – BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan DPRD Kota Palangka Raya memperkuat sinergi dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (17/11).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya, Dadang Setiawan; Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah, H. Farid Wajdi; Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palangka Raya, Amandus Frenaldy; serta Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim. Bersama perwakilan perusahaan dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ketenagakerjaan, sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis serta perlindungan yang optimal bagi seluruh pekerja.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya, Dadang Setiawan, menyampaikan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemberi kerja dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya.

“Perusahaan memiliki peran penting dalam memastikan seluruh pekerjanya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepatuhan dalam mendaftarkan pekerja dan membayarkan iuran sesuai ketentuan bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan dan masa depan pekerja beserta keluarganya. Kami berharap melalui kegiatan ini, semakin banyak perusahaan yang memahami pentingnya perlindungan tersebut dan menjalankan kewajibannya secara konsisten,” ujar Dadang.
Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan menjadi salah satu upaya strategis Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mengoptimalkan kepatuhan perusahaan terhadap berbagai ketentuan ketenagakerjaan. Hal ini mencakup pemenuhan hak-hak pekerja, penerapan syarat kerja, serta pelaksanaan kewajiban pemberi kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palangka Raya, Amandus Frenaldy, menyampaikan bahwa peningkatan pemahaman perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan perlu terus dilakukan agar tercipta hubungan kerja yang baik antara pemberi kerja dan pekerja.
“Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan perusahaan memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan perusahaan sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja sekaligus menciptakan hubungan industrial yang harmonis, kondusif, dan berkelanjutan di Kota Palangka Raya,” ungkap Amandus.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan pemaparan mengenai optimalisasi kepatuhan perusahaan terkait syarat kerja, penguatan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, mekanisme dan prosedur sistem antar kerja, hingga peningkatan produktivitas melalui penerapan alat, teknik, dan metode di lingkungan perusahaan.
Materi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada perusahaan mengenai tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan ketentuan serta mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Dukungan pemerintah dan legislatif menjadi bagian penting dalam mendorong implementasi peraturan ketenagakerjaan secara optimal. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar kebijakan perlindungan pekerja tidak hanya dipahami sebagai ketentuan administratif, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata oleh seluruh pemberi kerja.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah, H. Farid Wajdi, menegaskan pentingnya koordinasi dan pengawasan dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan.
“Peraturan ketenagakerjaan harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak pekerja. Melalui sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan, kami berharap tingkat kepatuhan perusahaan semakin meningkat sehingga perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja dapat diwujudkan dengan lebih baik,” jelas Farid.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, menyampaikan bahwa dukungan legislatif diperlukan untuk memastikan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan pekerja dapat berjalan secara optimal.
“Perlindungan terhadap pekerja merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian bersama. Kami dari legislatif mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan, termasuk memastikan pekerja formal maupun informal mendapatkan hak dan perlindungan yang semestinya. Sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat,” ungkap Arif.
Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan juga berkaitan erat dengan pelaksanaan kewajiban kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan. Setiap pemberi kerja diharapkan memastikan pekerjanya terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui program BPJS Ketenagakerjaan, pekerja mendapatkan perlindungan dari berbagai risiko sosial ekonomi akibat pekerjaan maupun risiko lainnya yang dijamin oleh program. Perlindungan tersebut meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai persyaratan dan ketentuan masing-masing program.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Faizal Rachman, menegaskan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan, termasuk kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, merupakan bagian dari tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak pekerja.
“Jangan sampai pekerja sudah menjalankan kewajibannya dengan baik, tetapi hak atas perlindungannya justru terabaikan. Setiap perusahaan harus memastikan seluruh pekerjanya telah terdaftar dan mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha perlu terus diperkuat agar kepatuhan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar diwujudkan dalam perlindungan nyata bagi pekerja dan keluarganya,” ujar Faizal.
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan sekaligus mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik di Kota Palangka Raya.
Melalui keterlibatan pemerintah provinsi, pemerintah kota, legislatif, BPJS Ketenagakerjaan, serta perusahaan, diharapkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan dapat ditangani melalui koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan.
BPJS Ketenagakerjaan bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mendorong peningkatan kepatuhan pemberi kerja, perluasan kepesertaan, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
Dengan semakin meningkatnya kepatuhan perusahaan, diharapkan semakin banyak pekerja yang memperoleh hak dan perlindungan secara optimal, sehingga dapat bekerja dengan lebih tenang, produktif, dan memiliki kepastian perlindungan bagi diri sendiri maupun keluarganya.
BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus hadir melindungi seluruh pekerja Indonesia. Karena setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya demi mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.(ko)






