SAMPIT, kaltengonline.com – Pengelolaan kebun plasma kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendapat sorotan DPRD. Pasalnya, dari hampir 55 ribu hektare kebun plasma yang dikelola melalui koperasi, masih ada anggota yang hanya menerima pembagian hasil sekitar Rp100 ribu setiap tiga bulan.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan koperasi, terutama terkait transparansi keuangan, pemerataan hasil, dan kesejahteraan anggota.
“Jujur saja, lebih frontal saya sampaikan, justru yang kaya ini adalah pengurus koperasinya, anggotanya tetap miskin. Ini juga menjadi pertanyaan besar bagi kami,” kata Rimbun, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, luas kebun plasma yang mencapai puluhan ribu hektare seharusnya mampu memberikan manfaat ekonomi yang layak bagi masyarakat. Namun, kenyataannya masih ada anggota koperasi yang menerima hasil sangat kecil.
Rimbun menegaskan, kebun plasma harus dikembalikan pada tujuan awal, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar perkebunan.
“Masyarakat lokal harus menikmati plasma itu, jangan orang luar,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang penataan plasma sawit. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola koperasi, serta memastikan pembagian hasil dilakukan secara transparan dan adil.
Ia juga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota. Dengan demikian, potensi besar perkebunan plasma benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak.(ko)






