PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Masyarakat di wilayah pinggiran Kota Palangka Raya, tepatnya di Kelurahan Pager dan Marang, kini mulai menaruh harapan baru pada sektor pertanian dan perkebunan. Perubahan arah mata pencaharian ini muncul dari kesadaran aktivitas pertambangan rakyat yang selama ini digeluti tidak bisa menjadi sandaran jangka panjang dan bahkan berisiko merusak lingkungan.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan mengungkapkan hal itu usai menyerap aspirasi warga saat kegiatan reses beberapa waktu lalu. Ia menilai, semangat masyarakat untuk beralih cukup besar, namun hambatan paling nyata justru terletak pada tahap awal. Yaitu pembukaan lahan.
“Warga siap bertani dan berkebun, hanya saja mereka terkendala untuk membuka lahan. Karena itu mereka berharap pemerintah hadir memberikan dukungan,” jelas Hatir usai menghadiri Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026.
Menurutnya, sebagian besar penduduk Pager dan Marang selama ini menggantungkan penghasilan sebagai nelayan, petani tradisional, pekebun, serta penambang rakyat. Kini, kesadaran untuk mengembangkan pola usaha yang lebih ramah lingkungan mulai tumbuh, dan warga pun mendorong adanya alternatif nyata berupa program pertanian terpadu.
Salah satu usulan yang mencuat ialah penerapan sistem tanam ganda. Warga berencana menanam komoditas cepat panen seperti jagung dan sayuran sembari menunggu tanaman perkebunan utama seperti kelapa sawit menghasilkan.
“Kalau satu keluarga difasilitasi membuka lahan dua hektare dan dibantu tahap awalnya, mereka sanggup mengelola sendiri. Usulan ini rasional dan bisa dijalankan,” tambah Hatir.
Ia menyarankan agar rencana tersebut terlebih dahulu diuji coba di satu kelurahan atau beberapa keluarga. Jika terbukti berhasil, pola ini dapat dijadikan contoh untuk diperluas ke wilayah lain.
Lebih jauh, Politisi Partai Demokrat itu menegaskan bahwa dukungan pemerintah akan membawa dampak ganda. Diantaranya dapat memperkuat ketahanan ekonomi warga sekaligus mengurangi ketergantungan pada praktik pertambangan yang tidak berizin.
“Dengan pola ini, masyarakat tetap bisa bergerak secara ekonomi tanpa merusak lingkungan,” pungkasnya. (ham/ans/ko)
