PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka mendapat apresiasi dari DPRD Kota. Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya, Sudarto, menilai langkah pemerintah kota memperkuat akses masyarakat terhadap informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan wujud keseriusan dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menurut Sudarto, keterbukaan informasi publik bukan hanya soal memenuhi regulasi, melainkan menjadi kebutuhan masyarakat di era digital. “Kami di DPRD tentu memberikan dukungan penuh terhadap berbagai upaya perbaikan layanan informasi publik yang dilakukan Pemko. Transparansi adalah pondasi utama agar masyarakat percaya dan merasa dilibatkan dalam pembangunan,” ucapnya, Senin (29/9).
Pernyataan Sudarto tersebut sejalan dengan paparan Penjabat (Pj) Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang digelar secara daring di Command Center Kantor Wali Kota Palangka Raya yang merupakan tindak lanjut surat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah yang juga diikuti perangkat daerah provinsi, badan publik vertikal, serta 14 kabupaten/ kota se-Kalteng.
Dalam paparannya Arbert mengatakan berbagai capaian Pemko Palangka Raya, khususnya di bidang layanan informasi dan dokumentasi. Dikatakannya, pemerintah kota konsisten memperkuat akses masyarakat terhadap informasi publik secara cepat, tepat, dan transparan. Optimalisasi teknologi informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi strategi utama yang dikembangkan.
Sudarto menilai langkah itu sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang juga didorong oleh DPRD. “Masyarakat kini semakin kritis dan membutuhkan data yang terbuka. Kalau pemerintah responsif dalam memberikan informasi, maka pengawasan publik akan lebih sehat, dan kepercayaan kepada pemerintah pun semakin meningkat,” tambahnya.
DPRD Kota melalui Komisi I memastikan akan terus mendukung setiap program yang memperkuat transparansi.
“Kami akan terus memantau dan bersinergi dengan Pemko agar keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi slogan, tetapi benarbenar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,”pungkasnya. (hen/ko)
