KUALA KURUN, Kaltengonline.com – DPRD Kabupaten Gunung Mas tak ingin rekomendasi anggaran hanya menjadi tumpukan dokumen di atas meja. Lewat sejumlah catatan strategis, legislatif mendesak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas agar bergerak lebih cepat membenahi berbagai persoalan yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jalan rusak, jembatan putus, sekolah yang memprihatinkan, hingga layanan kesehatan.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gunung Mas, Herbert Y Asin, menegaskan meningkatkan PAD bukan semata tugas Badan Pendapatan Daerah. Menurutnya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus ikut “turun gelanggang” menggali potensi pendapatan daerah sesuai bidang masing-masing.
“Kami mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Upaya peningkatan pendapatan tidak dapat hanya dibebankan kepada Badan Pendapatan, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh Organisasi Perangkat Daerah,” tegas Herbert, belum lama ini.
Tak hanya soal pendapatan, DPRD juga memberi perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) diminta tidak mengabaikan pekerjaan yang bersifat mendesak, terutama perbaikan jembatan yang putus, tambal sulam jalan di dalam Kota Kuala Kurun, hingga ruas Jalan Kurun–Pilang Munduk yang menjadi jalur vital masyarakat.
Di sektor pendidikan, DPRD mengingatkan agar pemerintah tidak menunda penanganan ruang kelas yang mengalami kerusakan berat. Keselamatan siswa, kata Herbert, harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Ruang kelas yang mengalami kerusakan berat dan membahayakan keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama dalam APBD Tahun Anggaran ini,” ujarnya.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, DPRD mendukung percepatan peningkatan status Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah tersebut dinilai penting agar pelayanan kesehatan menjadi lebih fleksibel, efektif, dan berkualitas.
Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah daerah menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tertentu namun tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.
“Untuk kasus kesehatan tertentu yang tidak ditanggung BPJS, perlu disiapkan skema pendanaan dari pemerintah daerah agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang memadai,” katanya.
Herbert juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia para guru sebagai bagian dari upaya menyukseskan Program Tambun Bungai Cerdas. Di sisi lain, Dinas Sosial diminta lebih agresif menyosialisasikan berbagai program pemerintah pusat yang telah masuk ke Kabupaten Gunung Mas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut DPRD, keberhasilan sebuah program tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan. Yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (nya/ans/ko)
