KUALA KAPUAS, kaltengonline.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pertambangan tanpa izin (PETI), pembalakan liar (illegal logging), hingga konflik agraria masih menjadi tantangan besar di Pulau Kalimantan.
Penegasan itu disampaikan saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kapuas, Jumat (31/7/2026), yang dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno, Forkopimda, TNI-Polri, serta para kepala daerah se-Kalimantan Tengah.
Menurut Djamari, posisi Kalimantan semakin strategis setelah hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, seluruh persoalan yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan harus ditangani secara serius melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kalimantan memiliki posisi yang sangat strategis. Penanganan karhutla, pemberantasan pertambangan tanpa izin, illegal logging, hingga penyelesaian konflik agraria tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat penegak hukum, dan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyebut pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI mengusung pendekatan President of Solutions, yakni menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur melalui berbagai program prioritas nasional.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan provinsinya memiliki potensi besar di sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan hingga pertambangan.
Namun menurutnya, seluruh potensi tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila persoalan karhutla, PETI, pembalakan liar, dan konflik agraria dapat dikendalikan melalui kerja sama semua pihak.(ko)
