SAMPIT, Kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengarahkan perubahan APBD 2026 untuk memperkuat penanganan sejumlah persoalan yang dinilai mendesak, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan penyesuaian anggaran diperlukan agar pemerintah dapat merespons kondisi yang berkembang di tengah masyarakat. Selain bencana, program penanganan stunting, pengendalian inflasi, menjaga daya beli, serta pembangunan infrastruktur dasar juga tetap menjadi perhatian.
“Perlunya pengalokasian anggaran untuk mempercepat penanganan isu-isu krusial daerah. Seperti penanganan stunting, pengendalian inflasi, daya beli, percepatan infrastruktur dasar masyarakat dan yang saat ini menjadi atensi kita bersama adalah penanganan bencana karhutla serta kekeringan,” kata Halikinnor, Selasa (18/8).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kotim terkait penyampaian pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026. Menurut Halikinnor, perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan keuangan dengan perkembangan kondisi daerah selama semester pertama tahun berjalan.
“Penyusunan perubahan APBD 2026 didasarkan pada pertimbangan logis dan objektif terhadap perkembangan kondisi makro ekonomi, kebijakan pemerintah pusat serta dinamika yang terjadi di Kotim selama semester pertama 2026,” jelasnya.
Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp1,947 triliun menjadi Rp1,975 triliun atau bertambah sekitar Rp27,96 miliar. Sementara belanja naik dari Rp1,981 triliun menjadi Rp2,071 triliun, sehingga defisit meningkat dari Rp33,69 miliar menjadi Rp96,01 miliar.
Halikinnor menegaskan penyesuaian anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada perubahan angka dalam dokumen keuangan, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan kondisi karhutla dan kekeringan yang berpotensi memengaruhi kesehatan, lingkungan, serta aktivitas ekonomi, penguatan anggaran diharapkan dapat mempercepat respons pemerintah di lapangan.
“Perubahan APBD tahun 2026 bukan sekadar angka-angka matematis, melainkan instrumen komitmen kita bersama untuk memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang efektif, efisien, akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kotim,” ujarnya.
Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat dilakukan tepat waktu dan menghasilkan alokasi yang benar-benar menjawab kebutuhan daerah. Selain karhutla dan kekeringan, prioritas tersebut mencakup inflasi, stunting, daya beli masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dasar. (ko)
