Lamandau, Kaltengonline.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, kian dikeluhkan masyarakat. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU semakin panjang, sementara stok BBM nonsubsidi juga disebut mulai menipis.
Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), turun langsung melihat kondisi distribusi BBM di daerah. Menurutnya, persoalan di lapangan perlu dilihat secara langsung agar solusi yang diberikan tepat sasaran.
“Kita berharap semuanya bisa bekerja sama, termasuk yang di pusat, Kementerian ESDM. Semoga ada perbaikan. Kalau bisa turun ke lapangan, turun ke bawah,” kata Rizky, Kamis (27/8/2026).
Rizky mengatakan pemerintah daerah menghadapi kendala dalam berkomunikasi dengan Pertamina terkait pasokan BBM. Sebab, Pertamina berada di luar kewenangan langsung pemerintah kabupaten.
“Untuk BBM kita susah komunikasi dengan Pertamina. Apalagi Pertamina ini kan bukan di bawah ranah bupati. Ini yang susah,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, informasi yang diterimanya menyebutkan alokasi BBM untuk Lamandau mencapai sekitar satu juta liter. Namun, jumlah tersebut belum tercermin dari kondisi di lapangan karena masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM.
“Informasi minyak di Lamandau itu satu juta liter, tetapi di lapangan barangnya enggak ada,” tegasnya.
Selain persoalan pasokan, praktik pelangsiran BBM juga menjadi perhatian. Rizky menyebut aktivitas tersebut merupakan persoalan lama yang hingga kini masih sulit ditertibkan dan berpotensi mengganggu distribusi BBM kepada masyarakat.
Di sisi lain, Rizky mendapat informasi bahwa pasokan BBM nonsubsidi di sejumlah SPBU mengalami pengurangan. Kondisi itu membuat sebagian masyarakat beralih membeli BBM subsidi sehingga tekanannya semakin besar.
“Ini perubahan perilaku orang, mulai membeli subsidi. Non-subsidi pun stoknya sudah tidak memadai lagi dan antrean pun semakin memanjang,” ungkapnya.
Rizky berharap persoalan tersebut dapat ditangani bersama oleh pemerintah daerah, Pertamina, pemerintah pusat, dan pihak terkait lainnya. Dia menilai pengawasan serta penertiban di lapangan perlu diperkuat agar distribusi BBM berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Harapan kita semuanya bisa bekerja sama, termasuk yang di pusat, Kementerian ESDM. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi,” pungkas Rizky.
