MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara resmi menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang I, di Ruang Sidang setempat, Senin (28/9). Agenda strategis ini, difokuskan pada penyampaian Pidato Pengantar Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Sidang paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, dengan didampingi Wakil Ketua I, H Benny Siswanto. Forum ini turut dihadiri oleh jajaran unsur pimpinan dan anggota dewan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Mewakili Bupati H Shalahuddin, Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y Tingan, membacakan pidato pengantar eksekutif. Dalam paparannya, Felix menegaskan, postur Raperda APBD 2027 disusun dengan berpegang teguh pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kehati-hatian fiskal.
“Pembiayaan daerah ini, dirancang serealistis mungkin untuk mendukung keseimbangan antara proyeksi pendapatan dan belanja. Langkah kehati-hatian fiskal mutlak diperlukan, agar kesinambungan keuangan daerah tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” urai Felix.
Lebih lanjut, ia memaparkan, arah prioritas pembangunan pada 2027, akan dititikberatkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan infrastruktur. Visi tersebut, diejawantahkan melalui 11 program unggulan dan 12 program prioritas, yang fokus utamanya mencakup intervensi percepatan penanganan stunting, penguatan daya tanggap layanan kesehatan, jaminan ketahanan pangan, hingga perluasan konektivitas wilayah.
Rangkaian paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen materi Raperda APBD 2027 secara simbolis dari jajaran eksekutif kepada pimpinan legislatif. Penyerahan berkas ini, sekaligus menjadi penanda dimulainya tahap pembahasan anggaran secara komprehensif oleh dewan, sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
“Anggaran yang kita susun ini, bukanlah sekadar deretan angka di atas kertas. Ini adalah instrumen nyata untuk menghadirkan pembangunan yang tepat sasaran, pelayanan publik yang jauh lebih baik, dan wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (ren/ko)
