PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Perjuangan memadamkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) terus bergulir. Namun, di tengah masifnya perlawanan terhadap si jago merah, dukungan sarana dan prasarana (sarpras) bagi para relawan pemadam kebakaran, dinilai masih sangat minim dan belum dirasakan langsung di lapangan.
Kondisi memprihatinkan ini, memantik keprihatinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng sekaligus Ketua Forum Relawan Damkar, Okki Maulana. Ia mengungkapkan, saat ini terdapat hampir 30 Barisan Pemadam Kebakaran (BPK), swadaya yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) tingkat provinsi, menjadi salah satu tulang punggung utama penanganan Karhutla.
Ironisnya, intensitas pemadaman yang terjadi hampir setiap hari membuat sebagian besar peralatan “tempur” para relawan mulai aus dan rusak. Kebutuhan perbaikan hingga peremajaan alat menjadi sangat mendesak, agar operasi pemadaman tidak lumpuh.
“Sebagai Ketua Forum Relawan Damkar, sejauh ini kami belum merasakan secara langsung adanya bantuan sarpras. Padahal di lapangan, dampak dari kerusakan alat ini sudah sangat terasa menghambat,” ungkap Okki, Kamis (24/9).
Okki tidak menampik, anggota relawan yang tergabung dalam Satgas telah menerima insentif operasional serta dukungan suplai air dari armada tangki pemerintah. Namun, kebutuhan krusial di garis depan bukan sekadar insentif, melainkan peremajaan perkakas teknis yang terus digeber di medan yang berat.
“Untuk insentif bagi kawan-kawan yang tergabung di Satgas memang sudah ada. Tetapi untuk bantuan sarpras yang bersentuhan langsung dengan teknis pemadaman, seperti mesin pompa air (alkon) atau selang, itu yang sampai saat ini belum ada alokasinya,” bebernya.
Okki sangat menyadari keterbatasan postur fi skal yang dialami pemerintah daerah (Pemda). Anggaran daerah harus dipecah untuk mengakomodasi berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik, sehingga porsi bantuan fisik untuk relawan Karhutla menjadi sangat terbatas.
“Bagaimanapun, fokus pemerintah daerah tidak hanya tersedot pada penanganan Karhutla. Melihat kondisi fi skal saat ini, ruang bagi Pemda untuk bisa menalangi seluruh kebutuhan sarpras relawan memang sangat kecil,” jelasnya.
Menyikapi kebuntuan tersebut, politikus ini mendesak adanya intervensi dan kolaborasi lintas pemerintahan. Beban eskalasi Karhutla yang kian masif dinilai tak bisa lagi hanya dibebankan pada kekuatan anggaran daerah dan keringat relawan swadaya.
“Persoalan ini memang sangat kompleks. Oleh karena itu, yang paling kita butuhkan saat ini adalah perhatian nyata dan kucuran bantuan sarpras langsung dari pemerintah pusat,” pungkas Okki. (zia/ko)
