KUALA PEMBUANG, Kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten Seruyan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berpotensi terjadi selama musim kemarau. Langkah ini menjadi perhatian setelah Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda, S.E., M.Si., mengikuti konferensi video perkembangan situasi karhutla bersama Pangdam XXII/Tambun Bungai.
Pertemuan tersebut berlangsung di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Seruyan, Selasa (13/10/2026). Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan serta memperkuat langkah penanganan kebakaran di daerah.
Usai mengikuti kegiatan, Ahmad Selanorwanda menyampaikan bahwa Pangdam mengingatkan seluruh pihak agar tetap waspada dan tidak mengendurkan upaya penanganan karhutla. Koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, perusahaan, dan masyarakat juga perlu terus ditingkatkan.
“Beliau mengingatkan kita agar tidak patah semangat dan tetap maksimal dalam penanganan karhutla. Koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat karena potensi kebakaran masih terjadi, termasuk di Kabupaten Seruyan,” ujarnya.
Menurut Bupati, Pemkab Seruyan terus menjalankan berbagai langkah penanganan, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, penguatan personel dan sarana prasarana, hingga pemetaan wilayah rawan kebakaran. Pemerintah daerah juga melakukan inventarisasi pemilik lahan sebagai bagian dari upaya mendukung pengawasan di lapangan.
Kesiapsiagaan turut diperkuat melalui koordinasi dengan camat, kepala desa, Masyarakat Peduli Api (MPA), TNI, Polri, BPBD, dan Satpol PP. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mempercepat penyampaian informasi serta mendukung respons ketika ditemukan titik kebakaran.
Menindaklanjuti arahan Pangdam, Pemkab Seruyan juga akan mengevaluasi kebutuhan pembentukan posko khusus di kawasan rawan karhutla. Selain itu, pemerintah daerah berencana berkoordinasi dengan Danrem mengenai sejumlah program TNI yang berpotensi diterapkan di Kabupaten Seruyan.
Ahmad Selanorwanda menegaskan, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menekan risiko kebakaran hutan dan lahan. Melalui koordinasi yang berkelanjutan dan kesiapsiagaan di lapangan, pemerintah berharap penanganan karhutla di Kabupaten Seruyan dapat berjalan lebih optimal.(bud)
