PANGKALAN BUN, Kaltengonline.com — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlarut-larut memicu keresahan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Perwakilan 15 desa di Kecamatan Kotawaringin Lama menggelar aksi damai di Bundaran Pancasila, Pangkalan Bun, Kamis (15/10/2026), mendesak pemerintah pusat menetapkan status darurat bencana nasional karhutla. Mereka menilai dampak kebakaran semakin membebani kehidupan warga, sementara upaya pemadaman menghadapi berbagai keterbatasan.
Aksi yang melibatkan DPK Apdesi Kolam dan komunitas relawan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk menyampaikan kondisi yang mereka hadapi. Kabut asap mengganggu aktivitas sehari-hari, kegiatan belajar mengajar diliburkan, dan perekonomian warga ikut terdampak. Massa meminta persoalan ini ditangani lebih serius agar masyarakat di wilayah pinggiran tidak terus menanggung dampak kebakaran.
Kepala Desa Riam Durian, Yusuf, mengatakan aksi itu bukan untuk menyudutkan pemerintah, melainkan menyampaikan suara masyarakat yang membutuhkan perhatian. Menurut dia, warga bersama pemerintah daerah dan relawan telah berupaya melakukan pemadaman, tetapi kemampuan di lapangan belum cukup untuk menjangkau seluruh titik kebakaran.
“Kami ini tidak baik-baik saja di pinggiran desa. Ekonomi masyarakat terganggu, anak-anak sekolah diliburkan, dan relawan berjuang siang malam. Kami hanya ingin diakui dan didengar,” ujar Yusuf saat menyampaikan aspirasi dalam aksi tersebut.
Yusuf menyebut kebakaran telah berlangsung sekitar empat bulan. Ia mengatakan sejumlah titik api sulit dijangkau melalui jalur darat, bahkan kebakaran disebut sempat melumpuhkan akses Jalan Kotawaringin Lama. Kondisi tersebut membuat warga mendesak adanya dukungan tambahan dari pemerintah pusat, terutama pengerahan water bombing untuk memadamkan titik api yang memungkinkan dijangkau melalui operasi udara.
Kepala Desa Lalang, Alfan, juga meminta pemerintah mencari alternatif untuk mengatasi kendala jarak pandang yang disebut menghambat pengerahan water bombing. Ia berharap berbagai opsi dukungan, termasuk kemungkinan keterlibatan pesawat TNI Angkatan Udara, dapat dikaji oleh pihak berwenang. Menurutnya, masyarakat membutuhkan langkah nyata agar kebakaran segera terkendali.
Dalam aksi itu, massa menyampaikan enam tuntutan utama. Selain mendesak penetapan status darurat bencana nasional dan pengerahan water bombing, mereka meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan kepada warga terdampak, terutama masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat asap, kehilangan mata pencaharian, dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Massa juga meminta pemerintah memberi perhatian kepada relawan peduli api yang berada di garis depan pemadaman. Para relawan menghadapi panas ekstrem, kepulan asap, dan medan yang sulit. Mereka berharap perjuangan relawan diikuti dukungan yang memadai agar upaya pemadaman dapat berjalan lebih efektif dan aman.
Tuntutan lainnya adalah penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, termasuk korporasi yang terbukti melanggar ketentuan. Warga meminta aparat bertindak sesuai hukum dan menindak tegas setiap pelanggaran. Mereka juga mendesak pemerintah menyusun program rehabilitasi lahan terbakar serta pemulihan ekosistem secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat setempat.
Yusuf mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang menyediakan rumah oksigen hingga ke sejumlah desa. Namun, ia berharap bantuan bagi masyarakat diperluas melalui penyediaan air purifier, vitamin, layanan kesehatan, dan air bersih. Menurutnya, anak-anak, lansia, serta warga yang mengalami gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian khusus selama kondisi udara belum membaik.
Melalui aksi damai tersebut, perwakilan 15 desa di Kecamatan Kotawaringin Lama meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi untuk menangani karhutla sekaligus melindungi masyarakat terdampak. Mereka menegaskan bahwa penanganan tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga harus mencakup bantuan sosial, perlindungan kesehatan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan.
“Kami cinta negeri ini dan tidak ingin anarkis. Kami hanya ingin negara hadir. Kami sudah berjuang bersama pemerintah daerah, tetapi kemampuan kami terbatas. Tolong dengarkan suara masyarakat dari pinggiran desa,” tegas Yusuf. (bob/ko)
