MUARA TEWEH, kaltengonline.com – Ancaman penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Barito Utara. Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, meminta pemerintah daerah mempercepat pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat langkah pencegahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan program pemberantasan narkoba di daerah.
Patih Herman menyampaikan hal itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), bersama organisasi kemasyarakatan serta penggiat dan relawan antinarkoba di ruang rapat DPRD, belum lama ini.
Ia menegaskan, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya bertumpu pada penindakan aparat penegak hukum. Upaya pencegahan harus diperkuat melalui edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan dengan melibatkan keluarga, sekolah, organisasi kemasyarakatan hingga relawan antinarkoba.
Selain menjadi landasan pelaksanaan program, Perda P4GN juga dinilai penting untuk memperjelas dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan operasional dan penganggaran bagi para penggiat serta relawan antinarkoba.
“Perda ini penting sebagai payung hukum, baik untuk pelaksanaan kegiatan operasional maupun dukungan penganggaran. Dengan adanya regulasi yang jelas, program pencegahan dan penanganan narkoba dapat dilaksanakan lebih terarah dan memiliki dasar hukum yang kuat,” tegasnya.
Patih Herman juga mengingatkan agar potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat tidak dianggap sepele. Ia menyoroti adanya kekhawatiran di kawasan BMO bahwa anak-anak usia dini mulai mengenal narkoba. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian bersama agar langkah pencegahan dilakukan sejak dini.(ko)
