MUARA TEWEH, kaltengonline.com – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Ardianto, mengingatkan pemerintah desa agar tidak sembarangan menetapkan pungutan yang justru membebani masyarakat. Pelayanan administrasi yang menjadi hak warga harus diberikan sesuai ketentuan dan tidak dijadikan alasan untuk menarik biaya secara tidak sah.
Menurut Ardianto, kepala desa perlu memahami secara menyeluruh aturan mengenai pungutan di tingkat desa. Pemerintah desa harus mampu membedakan jenis pungutan yang diperbolehkan berdasarkan kewenangan desa dengan pungutan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan, layanan administrasi seperti penerbitan surat pengantar, surat keterangan, dan dokumen administrasi lainnya tidak boleh dibebani biaya yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
“Pemerintah desa harus memahami mana pungutan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Jangan sampai masyarakat dibebani biaya untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang seharusnya diberikan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Peringatan tersebut disampaikan Ardianto saat memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam kegiatan reses di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) IV beberapa waktu lalu. Ia kembali menegaskan hal itu pada Kamis (5/11/2026), sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Ardianto menjelaskan, pungutan terhadap pemanfaatan aset desa, pasar desa, pengelolaan sampah, maupun kegiatan usaha desa lainnya tetap dimungkinkan sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas. Penetapan tarif juga harus sesuai kewenangan pemerintah desa, dilakukan secara terbuka, dan tidak bertentangan dengan ketentuan pajak maupun retribusi daerah.
Selain masalah pungutan, ia meminta pemerintah desa memperhatikan transparansi dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes), terutama yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Menurutnya, kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memastikan setiap program dan alokasi anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Perencanaan tersebut juga perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan pemerintah kabupaten agar penggunaan anggaran desa memberikan manfaat nyata bagi warga.
Ardianto berharap pemerintah desa mengedepankan prinsip keterbukaan dan kepatuhan hukum dalam memberikan pelayanan maupun mengelola keuangan desa. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terus terjaga.(ko)
