SAMPIT, kaltengonline.com – Realisasi proyek pembangunan melalui APBD Perubahan 2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendapat sorotan DPRD. Memasuki pertengahan November, sejumlah kegiatan dinilai belum menunjukkan progres signifikan. Kondisi ini dikhawatirkan memicu penumpukan pekerjaan di akhir tahun dan meningkatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur, meminta pemerintah daerah segera mempercepat pelaksanaan program yang telah dianggarkan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang menangani infrastruktur dan pendidikan, diminta bergerak cepat agar pembangunan tidak kembali tertunda.
“Kami berharap jangan sampai proyek fisik menumpuk di akhir tahun dan jangan sampai anggaran tidak terserap. Namun, yang lebih penting adalah dampak program itu harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/11).
Menurut politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut, keterlambatan pelaksanaan proyek dapat mempersempit waktu pengerjaan dan menyulitkan pengawasan. Karena itu, pemerintah harus segera mengevaluasi kendala teknis maupun administratif tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan.
“Semestinya pembangunan ini sudah berjalan. Namun, sampai saat ini pelaksanaannya belum terlihat signifikan. Untuk itu, kami meminta pemerintah segera melaksanakan pembangunan, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan dan sektor lainnya,” tegasnya.
Rudianur mengingatkan, keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari ketepatan waktu dan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Ia tidak ingin keterbatasan waktu menjadi alasan pengerjaan proyek secara tergesa-gesa hingga mengorbankan kualitas.
Ia juga khawatir rendahnya realisasi belanja akan membuat SiLPA membengkak pada akhir tahun anggaran. Karena itu, seluruh OPD diminta memaksimalkan waktu yang tersisa agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar terealisasi.
“Kalau setiap tahun terjadi SiLPA karena pembangunan tidak maksimal, tentu pengelolaan keuangan daerah akan menjadi perhatian. Saya yakin ada konsekuensi yang harus dihadapi, termasuk kemungkinan berkurangnya dana bagi hasil maupun dana transfer,” pungkasnya.(ko)
