Pemko Sebut Tunjangan ASN Tetap Utuh
PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Kabar baik bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya. Di tengah peningkatan anggaran pembangunan, pemerintah kota memastikan tidak ada pemangkasan tunjangan pegawai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Kepastian tersebut disampaikan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin setelah Pemko bersama DPRD Kota Palangka Raya menyepakati RAPBD 2027. Secara keseluruhan, struktur anggaran mengalami peningkatan dari Rp1,22 triliun lebih pada 2026 menjadi Rp1,26 triliun lebih pada 2027 atau bertambah sekitar Rp50 miliar.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni itu sekitar Rp51 miliar lebih peningkatan. Tahun 2027 dari Rp359 miliar menjadi Rp410 miliar,” ungkap Fairid saat Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Rabu (11/11).
Selain PAD, belanja modal juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Dari sebelumnya sekitar Rp190 miliar lebih pada 2026, naik menjadi Rp280 miliar lebih pada RAPBD 2027. Artinya, alokasi anggaran untuk pembangunan bertambah hampir Rp100 miliar.
Sementara itu, belanja barang dan jasa justru mengalami penyesuaian atau pengurangan. Dari sebelumnya sekitar Rp400 miliar lebih menjadi Rp380 miliar lebih.
Di tengah perubahan struktur anggaran tersebut, Fairid memastikan hak pegawai tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Bahkan, Pemko bersama DPRD telah menyepakati agar tidak ada pengurangan tunjangan ASN pada tahun anggaran 2027.
“Kami bersama-sama Pemerintah Kota Palangka Raya, bersama-sama pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kota Palangka Raya, menyepakati untuk belanja pegawai tahun 2027, kami tidak melakukan pemangkasan atau pemotongan tunjangan,” tegasnya.
Ia memastikan pembayaran hak pegawai tetap diberikan secara penuh, termasuk gaji ke-14 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 12 bulan. Seluruhnya bersumber dari APBD Kota Palangka Raya.
“Belanja meningkat, belanja modal meningkat, PAD meningkat, dan tidak memotong hak atau tunjangan dari pegawai. Tetap full gaji 14 dan TPP 12,” pungkasnya. (afa/ans/ko)
