PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Selepas berjibaku dengan ancaman kabut asap dan titik panas, Kota Palangka Raya akhirnya bernapas lega. Pemerintah Kota Palangka Raya resmi menutup status tanggap darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada 7 November 2026. Keputusan ini menandai lembaran baru bagi wilayah ibukota Provinsi Kalimantan Tengah tersebut untuk beralih ke fase pemulihan.
Mulai 8 November 2026, Palangka Raya resmi memasuki masa transisi pemulihan pascabencana. Langkah cepat langsung dicanangkan oleh pemerintah setempat agar dampak kerusakan yang ditinggalkan oleh amukan si jago merah tidak berlarut-larut mengganggu aktivitas masyarakat.
Wali Kota Palangka Raya melalui Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengungkapkan bahwa transisi ini diputuskan secara matang setelah mendengarkan paparan komprehensif dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, unsur Forkopimda, serta instansi terkait lainnya.
“Dari semua yang hadir, sepakat bahwa status tanggap darurat berakhir pada 7 November. Berikutnya, mulai 8 November kita masuk ke masa transisi pemulihan pascabencana,” ujar Zaini usai memimpin rapat evaluasi di Aula Kantor BPBD Kota Palangka Raya, Jumat (6/11).
Kendati status darurat telah dicabut, Zaini menegaskan bahwa tugas di lapangan belum sepenuhnya selesai. Ia menerangkan, pengkajian mendalam sangat diperlukan guna mengidentifikasi secara detail berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh karhutla, khususnya pada sektor infrastruktur publik yang vital bagi mobilitas warga.
“Penanganan dampak pascabencana, khususnya rehabilitasi, menjadi perhatian kita. Misalnya, ada ruas jalan dan infrastruktur yang terdampak, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Melalui Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana) ini akan dikaji apa saja kebutuhan yang harus ditangani,” pungkasnya. (afa/ans/ko)
