PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Palangka Raya terus didorong melalui kolaborasi program pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya dengan menyinkronkan bantuan bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Palangka Raya, Sumarsono mengatakan, pemerintah kota berupaya melengkapi bantuan dari pusat dengan dukungan anggaran daerah. Langkah ini dilakukan agar perbaikan rumah masyarakat dapat diselesaikan secara maksimal.
Sumarsono menerangkan, bantuan bedah rumah dari pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memiliki nilai Rp20 juta per unit. Dari jumlah tersebut, Rp17,5 juta dialokasikan untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
“Kalau untuk di Kota Palangka Raya, mungkin itu tidak bisa sampai selesai. Maka kami coba sinkronkan dengan program punya kota. Jadi, bagaimana supaya bisa mencukupi,” ujarnya, Kamis (12/11).
Sementara itu Sumarsono menyebutkan, Pemko Palangka Raya memiliki alokasi anggaran sebesar Rp50 juta per rumah melalui APBD. Anggaran tersebut diharapkan dapat dikolaborasikan dengan bantuan pemerintah pusat sehingga kebutuhan perbaikan rumah bisa terpenuhi.
“Kalau anggaran di pemerintah kota itu Rp50 juta per unit rumah yang dibangun,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, penyelarasan program tersebut masih dalam tahap koordinasi. Sebab, kondisi dan kebutuhan pembangunan rumah di setiap daerah tidak selalu sama sehingga diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya.
“Kemungkinan tahun depan kita masih rapat koordinasi, bisa dikolaborasikan,” tambah Sumarsono.
Selain pemerintah pusat dan daerah, penanganan rumah tidak layak huni juga melibatkan sejumlah pihak, seperti TNI dan Baznas. Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap cakupan bantuan perumahan dapat semakin luas dan tepat sasaran.
Berdasarkan data Kementerian PKP, Kota Palangka Raya memperoleh alokasi 622 unit BSPS pada 2026. Sebanyak 511 unit di antaranya telah menyelesaikan realisasi fisik. (afa/ans/ko)
