MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara mulai memanaskan mesin birokrasi untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam proses penggodokan tersebut, prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dipastikan menjadi pedoman mutlak yang tidak bisa ditawar.
Penegasan itu dilontarkan langsung oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, S.T., M.T., saat memimpin rapat pembahasan usulan anggaran bersama jajaran kepala perangkat daerah. Pertemuan strategis ini dipusatkan di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Utara, Kamis (12/11).
Di hadapan para bawahannya, Shalahuddin mendesak seluruh instansi untuk bergerak cepat merampungkan draf usulan kebutuhan anggaran, termasuk peloting dana tambahan pada 2027. Tenggat waktu penyelesaian sangat ditekankan agar penyusunan postur anggaran tidak melenceng dari tahapan yang telah dijadwalkan.
Bupati mewanti-wanti bahwa setiap pengajuan tambahan dana wajib dilandasi argumentasi dan target keluaran yang terukur. Alokasi uang rakyat dituntut harus tegak lurus mendukung visi misi kepala daerah, khususnya program unggulan Sebelas Dua Belas (11-12), kegiatan prioritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Semua kegiatan yang diusulkan wajib terintegrasi dengan visi misi, masuk dalam payung program 11-12, serta menunjang pelayanan umum. Kita harus sangat disiplin berpegang pada prinsip penganggaran yang cermat, efisien, efektif, dan akuntabel,” tegas Shalahuddin.
Selain berfokus pada program prioritas, bupati juga menginstruksikan jajarannya untuk jeli memetakan kebutuhan pembangunan infrastruktur penunjang birokrasi. Pada tahap awal ini, setiap perangkat daerah diminta menyodorkan angka kebutuhan secara global terlebih dahulu, sementara pembedahan rincian kegiatan akan dilakukan setelah seluruh usulan terkumpul.
Bagi perangkat daerah yang telah melalui tahap pembahasan sebelumnya, bupati menginstruksikan agar mereka kembali merasionalisasi usulannya. Penyesuaian ini dinilai sangat krusial agar rancangan program selaras dengan kekuatan riil keuangan daerah.
Kalkulasi logis tersebut menjadi langkah antisipatif pemerintah daerah untuk mengukur total kebutuhan anggaran secara utuh, sekaligus memitigasi potensi defisit sedini mungkin. Melalui mekanisme pengawasan berlapis ini, APBD Barito Utara 2027 diharapkan tersusun secara tepat sasaran, transparan, dan meneteskan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. (ren/ko)






