MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara menegaskan, komitmennya untuk mengawal ketat proses ganti rugi lahan dan bangunan warga yang terdampak proyek pelebaran jalan. Proses penyelesaian kompensasi ini dipastikan berjalan transparan, berkeadilan, dan patuh pada koridor regulasi yang berlaku.
Penegasan tersebut dilontarkan Bupati Barito Utara, H Shalahuddin ST MT, saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Pelebaran Jalan, di Ruang Rapat A Setda setempat, Jumat (6/11). Rapat strategis ini, turut dihadiri Sekretaris Daerah Drs Muhlis, jajaran kepala instansi terkait, camat, serta warga terdampak yang bergabung secara luring maupun daring.
Dalam arahannya, bupati menekankan, setiap tahapan penetapan kompensasi wajib dilakukan secara profesional dan objektif, guna melindungi hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, Pemkab Barito Utara menggandeng lembaga independen yang berwenang, yakni Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), untuk menaksir nilai aset warga.
“Kami memastikan penghitungan dilakukan secara profesional oleh KJPP. Hasil penilaian lembaga independen inilah yang menjadi landasan Pemkab mengeksekusi pembayaran, sehingga kami menjamin tidak boleh ada satu pun masyarakat yang dirugikan,” tegas Shalahuddin.
Di sisi lain, bupati juga menyampaikan, permohonan maaf kepada warga atas ketidaknyamanan selama proses pembangunan berlangsung. Ia berharap, masyarakat terus memberikan dukungan bagi kelancaran pelebaran jalan demi mendongkrak kualitas konektivitas daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Barito Utara, Junaidi melaporkan, tahapan penilaian oleh KJPP telah rampung sepenuhnya. Proses sosialisasi dan musyawarah hasil penilaian berjalan lancar secara bertahap. Pada sesi pertama, 26 warga langsung menyatakan setuju. Disusul kesepakatan 49 warga pada sesi kedua, dengan hanya satu warga yang masih berkoordinasi dengan keluarga. Adapun pada sesi ketiga yang mengundang 32 warga, proses persetujuan juga berjalan kondusif.
Pihak Dinas Perkimtan memastikan, anggaran ganti rugi sudah tersedia dan siap dicairkan sejak awal November 2026. Warga yang telah menyepakati besaran kompensasi diimbau, untuk segera melengkapi berkas administrasi pencairan, seperti fotokopi KTP dan Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama pemilik.
“Pembangunan infrastruktur ini bukan sekadar urusan memperluas jalan, melainkan wujud menjaga kepercayaan dan menghormati hak masyarakat. Kami berkomitmen menghadirkan kemajuan daerah yang berkeadilan bagi semua pihak,” pungkas Shalahuddin. (ren/ko)
