Kursi DPRD Kobar Diproyeksi Bertambah Jadi 35 pada 2029

oleh
oleh

PANGKALAN BUN, kaltengonline.com – Jumlah kursi DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) berpotensi bertambah dari 30 menjadi 35 pada Pemilu 2029. Penambahan lima kursi ini diproyeksikan seiring pertumbuhan jumlah penduduk Kobar yang kini mendekati 300 ribu jiwa.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kobar, Indra Wardana, menyebutkan berdasarkan data agregat kependudukan Semester I, jumlah penduduk Kobar telah mencapai sekitar 295 ribu jiwa.

Dari jumlah tersebut, sekitar 155 ribu jiwa merupakan laki-laki dan 140 ribu jiwa perempuan.

Menurut Indra, perkembangan jumlah penduduk tersebut menjadi salah satu faktor dalam penentuan alokasi kursi DPRD berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kobar pun diproyeksikan masuk dalam alokasi 35 kursi pada Pemilu 2029.

Namun, proyeksi penambahan kursi tersebut masih menunggu ketentuan dan penetapan resmi dari penyelenggara pemilu.

Jika terealisasi, jumlah kursi DPRD Kobar akan bertambah lima dari alokasi saat ini sebanyak 30 kursi. Kondisi ini sekaligus membuka peluang lebih besar bagi partai politik untuk memperebutkan keterwakilan di parlemen daerah.

Di sisi lain, Indra juga memaparkan capaian pelayanan administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil penilaian, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Disdukcapil Kobar mencapai sekitar 95 persen.

Ia mengatakan, peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan harus diimbangi dengan pembenahan sistem pelayanan. Inovasi dan penyederhanaan prosedur terus diperlukan agar pengurusan dokumen semakin mudah dan cepat.

Indra juga mengingatkan seluruh jajaran, termasuk operator pelayanan, untuk menjaga integritas dan tidak melakukan pungutan di luar ketentuan. Selama sekitar sembilan bulan terakhir, pihaknya mengaku belum menerima laporan masyarakat terkait dugaan pungutan liar di lingkungan Disdukcapil.

Selain kualitas pelayanan, perlindungan data pribadi penduduk juga menjadi perhatian. Disdukcapil Kobar mendapat penunjukan untuk mewakili kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah dalam audit sistem keamanan informasi ISO 27001:2022.

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan informasi dan perlindungan data kependudukan yang dikelola pemerintah daerah. (yusbob)