PALANGKA RAYA– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, menyambut kedatangan anggota legislatif dari Kabupaten Katingan yang melaksanakan kegiatan kaji banding di Kota Palangka Raya. Kedatangan rombongan yang terdiri dari Komisi I,II dan III DPRD Katingan ini, dipimpin oleh Marwan Susanto yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Palangka Raya, Sigit K Yunianto bersama Sekretaris Dewan, Sitti Masmah, Senin (30/1) lalu.
“Kedatangan rekan-rekan dari Kabupaten Katingan bertujuan melakukan kaji banding terkait dengan pengawasan limbah perusahaan yang dikhawatirkan berdampak pada lingkungan. Termasuk diakusi terkait dengan penganggaran alokasi khusus untuk peningkatan fasilitas rumah sakit dan kesehatan di Kabupaten Katingan,” ungkap Sigit K Yunianto.
Selain terkait pengawasan limbah, ada banyak hal yang pihaknya bagikan bersama DPRD Katingan, seperti pengelolaan dan pengawasan limbah perusahaan, dimana jika dilihat berdasarkan UU 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, disebutkan dalam pasal 59 bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3, maka wajib melakukan pengelolaan, apabila tidak mampu maka dapat dikirim ke pihak ketiga.
Adapun penanganan yang baik untuk pengelolaan dan pengawasan limbah ini sangat penting dijalankan pemerintah daerah, seperti limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Pasalnya limbah itu cukup berbahaya karena bisa mencemari, merusak lingkungan dan tentunya membahayakan bagi manusia dan makhluk hidup lain di sekitarnya.
“ Jadi pemerintah daerah melalui pihak terkait, harus secara berkala melakukan pengawasan kepada perusahaan yang ada, sementara di setiap bulannya perusahaan harus memberikan laporan terkait pengelolaan limbah tersebut sesuai peraturan dan perizinannya sesuai standar tanpa menimbulkan masalah terhadap lingkungan,” terangnya.
Tidak hanya dalam membahas itu saja, pihaknya dalam pertemuan kaji banding itu, juga saling bertukar informasi yang berkaitan dengan anggaran kesehatan, khususnya untuk peningkatan kualitas fasilitas kesehatan.
“Kita sadari, di wilayah pedalaman maupun pinggiran, masih banyak kekurangan fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan. Tentu semua ini akan menjadi bahan evaluasi dari pihak legislatif itu sendiri,” terangnya. (ena/uni/ko)
