Wakil Ketua DPRD Kalteng Reses di Sukamara

oleh
oleh
JALIN KEBERSAMAAN: Reses perseorangan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, di Aula Kantor Dinas Pertanian Sukamara, belum lama ini.

SUKAMARA-Wakil Bupati Sukamara, Ahmadi menyambut kunjungan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, H Abdul Razak. Kunjungan tersebut dalam rangka melakukan reses perseorangan ke Kabupaten Sukamara, guna menyerap aspirasi yang berkembang dan menampung usulan yang disampaikan oleh masyarakat, terkait dengan pembangunan infrastruktur dan lainnya.

“Alhamdulilah, dengan adanya kunjungan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bapak H Abdul Razak, kita berharap karena keterbatasan anggaran dari Kabupaten Sukamara ini mudah-mudahan apa yang disampaikan camat, kepala desa dan sebagainya tadi, dapat terealisasi,” terang Ahmadi, belum lama ini.

Dia mencontohkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Desa Balai Riam itu sudah memenuhi kuota, sehingga memerlukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), termasuk juga jembatan perbatasan antara Sukamara dan Kalbar, diharapkan 2024 itu sudah terealisasi.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, H Abdul Razak menegaskan, yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara maka akan berjuang bersama dengan anggota lain dari daerah pemilihan ini, untuk bersama sama memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat.

Baca Juga:  DPRD Kalteng Soroti Dapur Bergizi Gratis di Palangka Raya

“Jadi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami dari legislatif provinsi, maka akan kami bicarakan atau usulkan dengan yang ada diprovinsi atau instansi terkait, seperti jalan jembatan dan lainnya dengan dinas PU,” ucap Razak.

Rajak juga menjelaskan, keterbatasan anggaran memang sering menjadi kendala namun jangan dijadikan alasan untuk tidak berbuat, dengan keterbatasan anggaran diharapkan pelaksanaan kegiatan tetap bisa berjalan maksimal.

“Kalau anggaran kecil maka disesuaikan, mana yang perlu didahulukan atau skala prioritas dan memang menyentuh untuk kepentingan masyarakat itu lebih diutamakan. Dengan wilayah yang hampir sama dan geografi s yang juga hampir sama maka persoalan juga hampir sama, dan apabila memang itu kepentingannya untuk masyarakat dan bisa dibantu oleh provinsi maka akan kita perjuangkan,” tandasnya. (nhz/ko)