Kuala Kurun, kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyambut baik dan mengapresiasi digelarnya rapat kordinasi (rakor), monitoring dan evaluasi program Pesiar yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan setempat.
Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi program Pesiar tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Gunung Mas Richard, bersama perangkat daerah setempat, bertempat di Aula Bapperida Gumas, Rabu (10/7/2024).
Menurutnya, rapat ini membahas tentang beberapa hal yang ada dalam program BPJS Kesehatan di wilayah setempat. Termasuk program pesiar untuk berkelanjutan merekrut peserta dan meningkatkan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tingkat desa.
“Program Pesiar merupakan bentuk kolaborasi BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah setempat. Dimana kami memfokuskan supaya nantinya keaktifan peserta JKN di Kabupaten Gumas dapat mencapai 75 persen,” Ujar Richard.
Sekda Gumas ini menuturkan nantinya masyarakat tak hanya terdaftar sebagai peserta. Namun, diharapkan dapat aktif ikutserta mensukseskan program tersebut.
“Dalam segi keaktifan peserta nanti akan lebih dimonitoring dan dievaluasi bagi seluruh penduduk yang berada di Kabupaten Gumas,” Ujarnya.
Richard menambahkan, monitoring dan evaluasi oleh BPJS bekerja sama dengan Pemkab Gumas yang dimaksud yakni mencocokkan data pengguna aktif BPJS yang bisa saja berubah-ubah baik dari sisi data keikutsertaannya dan domisili masyarakat setempat itu sendiri.
Sekda berharap, dinamika penduduk di Gunung Mas dapat segera dilakukan singkronisasi dan melalui rekonsiliasi setiap saat agar keikutsertaan dapat dioptimalkan dan masyarakat juga mendapatkan jaminan kesehatan dari dari program tersebut.
Ditempat yang sama, Kepala BPJS Cabang Palangka Raya Hindro Kusumo, menjelaskan ada beberapa desa di Kabupaten Gumas yang belum mencapai 75 persen keikutsertaannya. Bahkan ada desa yang belum 100 persen penduduknya terdaftar di BPJS kesehatan.
Tentunya, lanjut Hindro, dinamika penduduk seperti ini menjadi tantangan BPJS kesehatan bersama pemerintah daerah setempat untuk mengoptimalkan keikutsertaan penduduk di sejumlah desa di wilayah setempat.
“Jadi ternyata di perangkat desa belum terinformasi jumlah penduduknya. Dari kami di BPJS kesehatan tidak otomatis terlapor sehingga ada perbedaan data yang kami miliki dan data yang ada di desa,” Bebernya. (bud)
