MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB mengungkapkan dukungannya, terhadap langkah-langkah pengawasan ketat menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, yang akan di laksanakan, Rabu (6/8) mendatang.
Hal ini di sampaikan Patih Herman AB terhadap pernyataan Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, mengenai pentingnya menjaga kelancaran, keadilan, dan kebebasan dari pelanggaran dalam pelaksanaan PSU.
Patih Herman menekankan, pentingnya integritas dan netralitas seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilu, termasuk pengawas pemilu dan badan adhoc.
“Kami sangat mendukung upaya Pj bupati untuk memastikan PSU berlangsung dengan lancar dan tanpa adanya kecurangan. Keberhasilan Pemilu ini sangat bergantung pada profesionalisme semua pihak,” ujarnya di Muara Teweh, Rabu (30/7).
Menurut Patih, pengawasan yang ketat selama masa tenang, menjelang hari pemungutan suara, sangat penting guna memastikan tidak ada manipulasi atau kampanye terselubung, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
“Masa tenang harus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk benar-benar memilih tanpa tekanan. Netralitas adalah kunci utama untuk menjaga legitimasi pemilu kita,” ungkapnya.
Patih juga mengingatkan, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan potensi pelanggaran sangat vital.
“Kami berharap seluruh elemen masyarakat turut berperan, serta dalam menjaga jalannya PSU agar lebih bersih dan transparan,” tambahnya.
Terkait dengan harapan Pj Bupati Indra Gunawan agar PSU dapat berlangsung tanpa kendala, Patih Herman menyatakan, siap mendukung segala upaya untuk memperkuat kapasitas pengawas Pemilu, agar mereka bisa menjalankan tugas dengan lebih efektif dan efisien, demi keberhasilan Pemilu 2024 di Barito Utara.
Dengan pengawasan yang ketat dan persiapan yang matang, di harapkan PSU Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara 2024 dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem demokrasi di daerah tersebut. (fat/ko)
