SAMPIT, Kaltengonline.com – Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini memasuki masa rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Merespons lonjakan titik panas (hotspot) di berbagai wilayah, Pemerintah Kabupaten Kotim menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla selama 90 hari, mulai 1 Agustus hingga 29 Oktober 2025.
Kebijakan ini ditetapkan usai rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Kotim, Irawati, pada Kamis (31/7/2025) di Kantor BPBD Kotim, dan dihadiri unsur TNI-Polri, camat, OPD teknis, hingga tokoh masyarakat.
“Terjadi lonjakan signifikan titik api. Kecamatan Baamang, Ketapang, Hanaut, hingga Mentaya Hulu sudah mulai terbakar. Wilayah utara pun mulai menunjukkan kerentanan tinggi,” ungkap Irawati dalam pernyataannya.
Selain kebakaran, Pulau Hanaut di wilayah selatan kini mengalami krisis air bersih. Air yang biasanya tawar kini terasa asin dan payau, mengindikasikan intrusi air laut yang disebabkan kekeringan ekstrem.
“Ancaman karhutla tak hanya merusak lingkungan, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Ini situasi darurat yang memerlukan kesigapan kolektif,” tegasnya.
Irawati turut mengingatkan soal tragedi kabut asap besar tahun 2019 yang kala itu melumpuhkan aktivitas, bahkan melintasi batas negara. Menurutnya, kekompakan lintas sektor harus dioptimalkan agar penanganan bisa lebih cepat dan terarah.
“Kita tak ingin sejarah kelam itu terulang. Status siaga ini adalah seruan untuk bergerak bersama, bukan sekadar alarm bahaya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, menuturkan bahwa penetapan status siaga tidak diambil secara gegabah. Peningkatan titik panas terus terjadi sejak awal tahun dan kini dalam tren mengkhawatirkan.
“Tinggi muka air tanah sudah turun di bawah minus 40 cm. Artinya, lahan gambut dalam kondisi sangat kering dan mudah terbakar, bahkan dari bawah permukaan,” jelas Multazam.
Ia mengungkapkan sejumlah kejadian karhutla disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar. Salah satunya di kawasan Jalan Cilik Riwut Km 5, di mana api cepat menjalar dan sulit dikendalikan karena menyusup ke dalam gambut.
“Api bisa meluas hanya dalam hitungan menit. Kami juga sempat menangani kejadian serupa di kawasan Pandawa, beruntung bisa cepat diatasi,” tambahnya.
Pemerintah daerah kini memperketat pengawasan dan mengimbau seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Pelanggaran terhadap larangan ini akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
“Kolaborasi semua pihak sangat penting. Penanganan karhutla tak bisa diserahkan pada satu instansi saja. Kesadaran dan peran aktif warga adalah kunci,” pungkas Multazam. (ko)
