Ari mengungkapkan pesan tersebut sebenarnya ingin disampaikan pihaknya kepada para pemimpin dunia yang saat ini sedang bersidang di COP Mesir terkait perubahan iklim dan para pimpinan G-20 yang sedang akan melakukan sidang di Bali. Selain itu, pesan tersebut juga mereka sampaikan untuk masyarakat Kalteng, agar mau bersama-sama menolak proyek-proyek yang merusak alam dan lingkungan hidup, karena jika proyek-proyek itu terus dilanjutkan, maka akan berdampak serius terhadap masa depan planet bumi.
“Ini menyangkut masa depan kita, bumi adalah rumah kita, sehingga kita harus bersama-sama bergerak untuk melawan proyek-proyek yang merusak alam, juga harus memastikan bahwa pemerintah menghentikan proyek food estate, karena jika proyek ini terus dilanjutkan maka akan ada konsekuensi serius terhadap masa depan bumi,” jelasnya.
Krisis iklim besar dipengaruhi oleh pelepasan senyawa karbon. Pembukaan hutan yang dilakukan akan memperbesar jumlah karbon yang dilepaskan. Karbon yang dilepaskan ke angkasa menimbulkan kenaikan suhu muka bumi. Hal itu berpengaruh terhadap krisis iklim dunia. Di tempat yang sama, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Syahrul Fitra membeberkan terkait teknis pembukaan hutan di lokasi tersebut dan seberapa banyak karbon yang dilepaskan sehingga bisa menyumbang krisis iklim dunia.
Dikatakannya, di lokasi perkebunan singkong yang terletak di Kabupaten Gunung Mas terdapat 30.000-an hektare yang direncanakan oleh pemerintah di bawah Kemenhan RI. Lebih dari 600 hektare sudah dibuka.
“Beberapa sudah ditanami singkong, seluas 600-an hektare lahan yang dahulunya merupakan hutan yang lebat, kini yang terlihat hanya tanaman singkong, sudah dikonversi. Kalau menurut perhitungan kami, karbon yang terlepas ke udara dari konversi hutan ini kurang lebih 60 ribu ton. Pelepasan karbon besar-besaran ini akan berpengaruh terhadap kenaikan suhu muka bumi,” jelasnya.
Berdasarkan pengamatan pihaknya di lapangan, khususnya di lahan pengembangan singkong, lanjut Syahrul, megaproyek food estate ini telah direalisasikan sejak 2020 lalu. Namun singkong yang ditanam selama hampir dua tahun tersebut malah merengas.
“Semuanya merengas, umbinya pun kecil, sepertinya tidak produktif, karena tanah di sini berupa pasir putih yang sebenarnya tidak cocok untuk singkong,” tuturnya.
“Jenis singkong yang ditanam pun adalah singkong karsi karpa, jadi bukan singkong yang bisa langsung dimasak untuk dimakan, tetapi harus melalui proses industri dahulu, barulah kemudian bisa dikonsumsi,” tambahnya.
Syahrul membeberkan, berdasarkan investigasi yang dilakukan pihaknya, program food estate singkong itu berada di bawah pengendalian Kemenhan RI. Kemudian Kemenhan RI memberikan kuasa kepada PT Agrinas untuk mengoperasikan. Pihaknya juga menemukan dokumen di website Kedutaan Korea, yang mana PT Agrinas menawarkan produk-produk dari lokasi food estate kepada industri-industri mi instan yang ada di Korea.
“Jadi kami dapat melihat bahwa proyek food estate ini sesungguhnya tidak benar-benar ditujukan untuk ketahanan pangan ya, untuk menyuplai kebutuhan pangan masyarakat terutama di Kalteng, tetapi untuk menyuplai kebutuhan-kebutuhan industri,” sebutnya. (*/ce/ala/ko)
