“Saya minta perangkat daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur”
Lisda Arriyana Pj Bupati Barito Selatan
BUNTOK-Perangkat daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. Hal tersebut disampaikan Penjabat Bupati Barito Selatan Lisda Arriyana, Rabu (29/3).
Menurut Lisda, menajamkan indikator adalah target kinerja, karena merupakan program sesuai kegiatan dan tugas dari fungsi perangkat daerah tersebut.
“Saya minta perangkat daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur,” katanya, kemarin.
Pj bupati menyampaikan, penyelarasan program dan kegiatan antarperangkat daerah tersebut dalam rangka sinergisitas pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Selain itu, juga dalam rangka penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas untuk setiap perangkat daerah. “Ini merupakan perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dengan membahas rancangan awal dokumen menjadi rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah,” tegasnya.
Lisda Arriyana menyebutkan, Musrenbang RKPD tahun ini memiliki makna yang sangat penting, karena merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Barito Selatan tahun 2023-2026.
Hal itu mengacu pada isu strategis serta memperhatikan rancangan tema pembangunan nasional dan Provinsi untuk Tahun 2024, yang diatur dalam dokumen RPD Barsel. Yakni mendorong terwujudnya iklim investasi daerah yang kondusif, disertai dengan pemantapan pembangunan jaringan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kita mendukung program prioritas nasional dan Provinsi Kalteng dengan menetapkan arah kebijakan prioritas pembangunan pada tahun 2024 mendatang,” jelasnya.
Adapun arah kebijakan prioritas tersebut yakni penurunan angka stunting dan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Barsel. Kemudian perbaikan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur daerah, peningkatan iklim investasi daerah yang kondusif, pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan yang baik. (ner/ens/ko)
