KUALA KURUN – Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mengikuti kick off meeting perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi (PPAS) tahun 2023. Kegiatan ini dalam rangka mensinergikan perencanaan dan implementasi pembangunan pada bidang sanitasi.
”Kick off ini untuk memenuhi tahapan menyusun dokumen pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) tahun 2023, dan ekspose dokumen study Environmental Health Risk Assessement (study EHRA) yang telah disusun pada tahun 2022,” kata Pj Sekda Gumas Richard, Senin (4/9).
Richard mengakui, kick off meeting PPAS merupakan sosialisasi kembali pembangunan sektor sanitasi melalui program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan memberikan pengenalan kepada pokja pengembangan PKP mengenai substansi dokumen pemutakhiran SSK.
”Dengan demikian, akan terjadi sinkronisasi dan menghasilkan dokumen SSK yang berkualitas. Untuk itu, diharapkan pokja pengembangan PKP bisa lebih fokus dan berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat,” tuturnya.
Dijelaskannya, PPSP diarahkan untuk ciptakan lingkungan kondusif yang dapat mendukung percepatan pembangunan sanitasi melalui advokasi, perencanaan strategis, serta implementasi komprehensif dan terintegrasi. Untuk menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan PPSP, maka disusun suatu dokumen rencana strategis sanitasi yaitu Buku Putih Sanitasi (BPS), SSK, dan Memorandum Program Sanitasi (MPS).
”Untuk dokumen BPS sudah selesai disusun tahun 2014. Begitu juga dengan SSK kabupaten telah selesai disusun tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2018, pokja sanitasi melakukan pemuktahiran SSK 2018-2023,” ujarnya.
Di tahun 2023, Kabupaten Gumas kembali melaksanakan pemutahiran SSK dalam upaya PPSP di tingkat daerah. Dokumen SSK memuat visi misi kabupaten bidang sanitasi, strategi dan arah kebijakan pembangunan sanitasi, rencana kegiatan dan anggaran, serta rencana implementasi dalam periode lima tahun ke depan.
”Dari hasil study Ehra dinas kesehatan, ada enam kecamatan yang terindentifikasi beresiko sangat tinggi di bidang sanitasi berupa persampahan, air limbah maupun drainase yakni Kecamatan Tewah, Damang Batu, Miri Manasa, Manuhing Raya, Rungan Hulu, dan Rungan Barat,” terangnya.
Dia juga meminta kepada seluruh perangkat daerah terkait dengan sanitasi, agar serius dalam merencanakan program dan kegiatan di daerah beresiko itu. Harus berdasarkan skala prioritas, dengan acuan dokumen pemutakhiran SSK dalam perencanaan dan implementasinya.
”Semoga dengan adanya dokumen perencanaan sanitasi yang baik, maka akan mempercepat pencapaian kondisi kesehatan masyarakat yang optimal,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Gumas Yantrio Aulia menuturkan, kick off meeting bertujuan untuk menginformasikan kepada seluruh stakeholder agar dapat mengetahui dan memahami berbagai hal yang berkaitan dengan PPSP, tercapai persamaan persepsi semua stakeholder dalam pembangunan sanitasi, mengadvokasi pengambil keputusan di tingkat kabupaten untuk bisa memberikan komitmen dan mendukung tugas yang dilakukan oleh pokja pengembangan PKP.
”Kick off meeting ini juga untuk memperkuat kapasitas pokja pengembangan PKP agar bisa menjalankan peran dan fungsi, serta memberikan pemahaman tentang proses penyusunan dokumen Pemuktahiran SSK,” tandasnya. (ko)
