kaltengonline.com – Dalam hubungan industrial, relasi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku investasi, semuanya harus mendapatkan manfaat yang berkelanjutan. Tak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan dari hadirnya investasi di suatu daerah. Karena itu perlu perhatian serius dari pemerintah selaku pemangku kebijakan.
“Perlu adanya atensi serius dari para pemangku kebijakan, khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, agar masyarakat tidak kemudian dirugikan. Sebab dalam hubungan industrial, relasi ketiganya, yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku investasi harus mendapatkan manfaat yang berkelanjutan,” kata anggota MPR-DPD RI Kalimantan Tengah, Dr Agustin Teras Narang, SH saat menjadi keynote speacker pada Seminar Nasional yang diselanggarakan FISIP Universitas Palangka Raya, Selasa (21/11).
.
Menurut Teras, pendekatan multisektoral atas konflik tenurial dan target Sustainable Development Goals (SDG’s) mesti dibangun secara lebih komprehensif melibatkan berbagai pihak, dan didukung dengan evaluasi hukum terhadap produk kebijakan yang berkeadilan bagi semua pihak.
Seminar Nasional yang dilaksanakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya, mengangkat tema Penguatan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam perspektif Multisektoral Menuju Tercapainya Kesejahteraan dan Resolusi Konflik Sosial. Dilaksanakan secara luring dan daring.
Ada sejumlah narasumber yang diundang. Diantaranya Anggota MPR-DPD RI, Dr Agustin Teras Narang SH, Guru Besar Universitas Muhammdiyah Yogyakarta Prof Eko Priyo SIP MSi MRes PhD, Wakil Ketua GAPKI Kalimantan Tengah, Siswanto, Akademisi dari Universiti Teknologi MARA UiTM, Malaysia Dr Azlyn Zawawi, dan Akademisi dari FISIP Universitas Palangka Raya, Dr Sidiq Rahman Usop MS.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya, Bhayu Rhama MBA PhD, dalam welcome speechnya menyampaikan bahwa diperlukan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melihat dampak kerusakan lingkungan dan kesenjangan social dari hadirnya kaum kapitalis pemilik modal dalam perkebunan kepala sawit, serta perlu diberlakukan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
“Dengan seminar ini diharapkan agar para akademisi dan kaum intelektual dapat mendukung progam pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menuju ekonomi hijau yang selaras, serasi seimbang, yaitu pertumbuhan yang ramah lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Bhayu yang baru dilantik sebagai dekan pekan lalu.
Sementar aitu Rektor Universitas Palangka Raya Prof Dr Ir Salampak MS dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan seminar nasional menyampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang kaya dengan sumber daya alam dan lingkungan. Dengan tanah yang subur dan luas, Kalteng sampai hari ini menjadi target para pengusaha besar untuk berivestasi. Karena itu perlunya regulasi dan norma hukum yang mengatur untuk tentang peguasaan lahan bagi industri dan masyarakat sehingga menghindari konflik yang berdampak pada masyarakat kecil,
“Pertanyaan yang seringkali muncul di masyarakat adalah apakah kehadiran koorporasi telah memberi dampak atau kesejahteraan sosial bagi masyarakat atau sebaliknya yang didapatkan justru kemiskinan dan ketertindasan bahkan konflik yang berujung pada hilangnya nyawa masyarakat biasa demi perebutan hak atas plasma dan kompensasi dari tanah Masyarakat Dayak yang telah hilang karena kehadiran koorporasi besar,” ujar Salampak. (hms/sma/ko)
