kaltengonline.com – Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) Hj Nunu Andriani menyalurkan beras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau kepada warga di wilayah Kecamatan Sebangau Kuala, Senin (27/11). Penyaluran tersebut dalam rangka penanganan pengendalian inflasi.
Nunu mengungkapkan, hingga akhir November 2023, harga sebagian besar bahan pokok menunjukkan kenaikan harga. Terutama komoditas beras, minyak goreng, dan gula pasir. “Ini menunjukkan tren kenaikan dan rawan terjadi tekanan inflasi,” kata Nunu.
Dia menambahkan, situasi terkait peningkatan beberapa harga bahan pokok tersebut akan menjadi perhatian dan akan terus dijaga agar tidak naik, serta tetap stabil hingga akhir tahun 2023 dan seterusnya tidak mengalami kenaikan.
“Diharapkan pemerintah dapat mengupayakan langkah-langkah antisipasi secara dini dan terkoordinasi melalui kebijakan yang tepat sehingga tidak terjadi gejolak di masyarakat,” harap Nunu.
Pj bupati mengaku sangat mengapresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan saat ini oleh Dinas Ketahanan Pangan. “Saya mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Dinas Ketahanan Pangan menangani inflasi daerah melalui kegiatan penyaluran beras pemerintah daerah. Diharapkan dengan kegiatan ini mampu meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok,” ucapnya.
Kegiatan ini, lanjut dia, juga merupakan rangkaian penanganan daerah rawan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2022. Peta tersebut disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait lain.
Kerawanan pangan di suatu daerah selain akan megakibatkan inflasi, juga akan mengakibatkan bertambahnya kasus stunting hal ini dikarenakan menurunnya asupan pangan dan gizi, dan kurang seimbangnya unsur kalori, protein dan vitamin.
Kerawanan pangan di suatu daerah, ujarnya, jika dibiarkan dan tidak ditangani secara serius dan cepat akan menimbulkan masalah baru yaitu meningkatnya angka kemiskinan. “Maka dari itu, mari kita bersama-sama dan bekerja sama membangun Pulang Pisau ini agar tidak ada lagi desa rawan pangan, desa stunting, dan desa miskin,” ungkap pj bupati.
Nunu mengingatkan keberadaan penyaluran beras pemerintah daerah itu bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sekaligus meningkatkan efisiensi pasokan pangan dari sentra produksi pangan ke wilayah nonsentra produksi.
Dia mengungkapkan, pada kegiatan penyaluran beras pemerintah daerah pada tahap II ini sebesar 10,63 ton. “Untuk Kecamatan Sebangau Kuala mendapatkan alokasi bantuan berupa beras sejumlah 3,2ton untuk tiga. Desa yaitu Desa Sebangau Mulya sebanyak 1,3 ton, Desa Paduran Mulya 1,3ton dan Desa Sebangau Jaya 0,6 ton. (art/ila/ko)
