Dihubungi terpisah, Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Faridawaty Darland Atjeh menjelaskan, berpolitik itu memang perlu biaya yang disebut cost of politic. ”Misal biaya membuat pertemuan, memberi bantuan, biaya perjalanan, biaya bahan sosialisasi atau kampanye, hingga staf yang membantu kita pun perlu digaji,” ucap Faridawaty.
Ketua DPW NasDem Kalteng itu juga menjelaskan, tiap calon yang maju tentunya telah memiliki modal sendiri. Hal lain yang turut menentukan adalah elektabilitas dan sosial yang kuat. “Namun itu semua relatif ya, kalau orang yang terukur sosial dan elektabilitasnya jelas, maka biayanya tidak mahal, Buktinya ada kawan saya yang cuma bermodal 60 juta, tapi akhirnya terpilih,” ungkapnya.
Meski tidak menyebut biaya yang disiapkan, tetapi ia memastikan tiap caleg yang maju ke DPRD Provinsi Kalteng pasti telah menyiapkan dana.
Sementara itu, Anggota DPD RI Dapil Kalteng, H Rakhman maju lagi pada pemilu 2024. Namun kali ini ia tidak maju melalui perseorangan, tetapi sebagai caleg Partai NasDem. Selama tiga periode maju sebagai peserta pemilu, ia mengaku tidak mengeluarkan banyak modal.
“Aku sudah tiga periode, tidak pernah bagi-bagi duit, serangan fajar pun enggak ada, betul-betul mengikat jaringan melalui jemaah umrah, jaringan pengajian, jaringan majelis, dan jaringan organisasi Islam,” ungkap Rakhman dalam wawancara dengan Kaltengonline, Selasa (12/12).
Terkait dengan logistik baliho, tim kerja pemasangan baliho, pembuatan baju, dan kalender dianggarakan dana 100 juta untuk satu kabupaten. Setidaknya untuk 14 kabupaten/kota, pemilik PT Najah Hurrahman itu mengganggarkan Rp1,4 miliar.
“Jadi untuk seluruh Kabupaten/kota yang ada di Kalteng, aku mengganggarkan Rp1,4 miliar. Kalau dulu, aku lebih sedikit cuman 50 juta untuk satu kabupaten. Karena sekarang istri juga maju sebagai caleg DPD RI, jadi perlu 100 juta,” tambahnya..
