Yang terpenting bagi Rakhman adalah informasi tersampaikan kepada masyarakat. Dalam masa kampanye, pengeluaran terbesar ada di pembuatan kalender. Baginya, kalender sangat penting untuk disebarkan ke masyarakat.
“Kalender itu kan yang akan mereka lihat tiap hari kalau sudah terpasang di rumah masing-masing,” tuturnya.
Namun yang menjadi kritikan bagi Rakhman adalah bagaimana administrasi pada saat kampanye. Salah satunya adalah mudahnya mendapatkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye dari kepolisian.
Mislanya, caleg DPR RI dan DPD RI harus melapor ke polda untuk mendapatkan rekomendasi dan mengajukan ke kapolres kabupaten/kota.“Kami berharap itu bisa dilakukan secara online, kan tidak semua tim kami ada di tiap daerah. Alhasil kami harus mengurus STTP itu ke polres. Kami harap STTP itu bisa didapatkan dengan mudah,” sebut Rakhman.
Terpisah, pengamat politik Dr Jhon Retei menyampaikan, biaya untuk maju pada pemilihan legislatif telah mempersiapkan cost of politic, yakni dana yang memang harus dikeluarkan untuk transportasi, cetak kartu nama, spanduk di tiap kecamatan, biaya saksi dan relawan, serta akomodasi bertemu warga. Namun biaya politik berbeda dengan biaya money politic untuk membeli suara.
“Biaya untuk melakukan pertemuan maupun perjalanan, konsumsi, dan pembuatan spanduk, itu kan itu yang disebut cost of politic,” kata Jhon Retei.
“Berapa besar cost of politic itu tergantung dan variatif, bisa dipengaruhi oleh kapasitas si caleg, apabila si caleg dikenal dengan baik, pemurah, dan sebelum masa pemilihan sudah dikenal luas, karena sering melakukan interaksi dengan masyarakat, maka biaya yang akan dikeluarkan relatif rendah,” ucap Jhon yang juga merupakan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya (UPR).
Berbeda lagi dengan tokoh yang notabene kurang dikenal oleh masyarakat di lingkungan atau di wilayah tertentu. Selain itu, aspek geografi dari wilayah masing-masing dapil juga berpengaruh terhadap cost of politic yang harus dikeluarkan.
Selain beberapa faktor yang sudah disebutkan, faktor lawan tanding di dapil juga berpengaruh pada biaya politik. Selain harus bersaing dengan kader partai lain, pertarungan juga terjadi dengan sesama caleg satu partai. Hal tersebut juga berpengaruh pada biaya politik yang dikeluarkan.
“Misalkan di dapil I bertabur bintang, alhasil pertarungan juga makin sengit, tentu persaingan itu akan memengaruhi cost of politic supaya bisa mendapatkan jatah kursi,” sebut Jhon.
Ia menambahkan, besar kecil biaya politik yang dikeluarkan merupakan bagian dari kemampuan finansial tiap caleg. Tiap caleg dituntut untuk bisa mengelola dana yang ada dengan stategi yang tepat dan efektif. “Besar kecil biaya politik tergantung caleg itu sendiri. Tiap caleg harus mampu mengelola modal yang ada secara baik. Sehingga tidak heran ada caleg yang sudah mengeluarkan modal banyak, tetapi tidak mendapatkan kursi. Sementara ada caleg yang mengeluarkan sedikit modal, tetapi bisa mendapatkan kursi,” pungkasnya. (irj/ce/ala/ko)
