“Untuk wilayah-wilayah, kemarin itu ada di 10 kabupaten, di antaranya Kapuas 50.000 hektare, kemudian Pulang Pisau 21.000 hektare, sisanya ada di daerah-daerah yang lain yang punya potensi lahan,” bebernya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalteng, Rahmat Nasution Hamka, mengaku optimistis proyek tersebut dapat berjalan lancar. Menurutnya, Kalteng memiliki potensi yang besar dalam bisnis sektor pertanian.
“Potensi lahan kita ini kan luar biasa, tinggal bagaimana pengolahannya yang didukung teknologi modern,” kata Rahmat kepada wartawan, Rabu (24/4).
Menurutnya, adanya tawaran dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk menggandeng China membawa teknologi pertaniannya ke Kalteng, merupakan angin segar untuk kemajuan pertanian di Bumi Tambun Bungai.
“Kenapa tidak? Toh kita juga siap kan, anak-anak muda kita, petani-petani milenial kita, para pemuda di Kalteng harus siap menyambut itu, sehingga kita juga bisa ambil bagian dalam proyek itu,” katanya.
Menurut Rahmat, potensi bisnis pertanian di Kalteng sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kemudian didukung oleh teknologi pertanian yang memadai. Sementara, untuk memiliki teknologi pertanian yang memadai, butuh biaya yang tidak kecil.
“Teknologi itu kan mahal, China memang bagus dalam hal inovasi iptek, negara itu juga tidak pelit teknologi, diharapkan bisa mendukung kemajuan pertanian Kalteng,” tambahnya.
Sementaara itu, Direktur Eksekutif LSM Save Our Borneo Muhammad Habibie mengaku heran dengan pemerintah yang sangat ingin membangun ketahanan pangan skala luas di Kalteng. Seperti diketahui, proyek ketahanan pangan di Kalteng tidak dilakukan kali ini saja, melainkan punya sejarah yang panjang. Dimulai dari zaman orde baru dengan proyek lahan gambut (PLG) satu juta hektare (ha).
“Padahal kalau dilihat-lihat kan hampir semuanya gagal atau tidak berjalan dengan baik, kami sangat menyayangkan rencana itu, mengapa tidak mengoptimalkan lahan-lahan pangan yang ada terlebih dulu dan mempertahankan lahan-lahan pangan dari provinsi lain,” ujarnya kepada Kalteng Pos, Kamis (25/4).
Tidaklah salah pemerintah mengambil keputusan untuk mendatangkan China menggarap lumbung pangan di Kalteng dengan teknologi canggih. Tetapi, ujar Habibie, keputusan itu bisa baik di satu sisi, tetapi buruk untuk sisi lainnya. Salah satunya dampak buruk bagi lingkungan. Sebelum ini, pemerintah juga sudah menjalin kerja sama dengan Korea Selatan untuk pengembangan food estate singkong di Kalteng, tetapi hasilnya pun belum jelas.
“Jangan sampai Indonesia justru jadi terbebani utang, kan ada banyak proyek dengan China yang menjadi utang bagi negara kita, salah satunya kereta cepat,” tuturnya.
