PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalteng menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Karhutla Provinsi Kalteng Tahun 2024. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalteng,tersebut digelar di di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Palangka Raya, (Selasa, 19/11/2024).
Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib dalam laporannya menjelaskan, pelaksanaan rakor tersebut dimaksudkan untuk melakukan evaluasi pengendalian karhutla tahun 2024 dan sekaligus mengsinergikan rencana pengendalian karhutla tahun 2025 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Dengan tujuan semakin sinergisnya rencana pengendalian karhutla yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, melalui kebijakan pengalokasian anggaran yang memadai, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan”, jelasnya.
Selanjutnya, Pemprov Kalteng melalui BPBPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng melakukan langkah-langkah strategis antara lain mengaktivasi pospos lapangan satgas pengendalian karhutla di seluruh Kab/Kota se Kalteng, dengan adanya pos-pos lapangan tersebut di sepanjang musim kemarau maka patroli, sosialisasi, edukasi, deteksi dini dan pemadaman dini karhutla dapat ditingkatkan sehingga dapat mencegah terjadinya karhutla.
“Kami melihat bahwa aktivasi pos lapangan sangat efektif dalam upaya pengendalian karhutla, oleh karena itu upaya tersebut perlu mendapat dukungan nyata dari Kab/Kota se Kalteng dalam bentuk pengalokasian anggaran yang memadai pada tahun 2025”, pungkasnya.
Peserta tengah mengikuti Rakor dan Evaluasi Pengendalian Karhutla Kegiatan rakor tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 19 s.d 20 November 2024, menghadirkan narasumber Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kemenhut Thomas Tandi Bua, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Riyanto, Plh. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Pramudya Ananta Boga, dan Kepala BMKG Kalteng. Diikuti oleh peserta sebanyak 100 orang yang berasal dari KPPL Prov Kalteng, UPT KPH Dinas Kehutanan, instansi vertikal, BPBD Kab/Kota se Kalteng, DLH Kab/Kota, Bappeda dan Badan Keuangan Kab/Kota se Kalteng. (ko)
