Muara Teweh, kaltengonline – DPRD Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait distribusi dan pengawasan Elpiji subsidi 3 kg yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, Dr H Tajeri, di Ruang Rapat DPRD Barito Utara, Kamis (30/1).
Rapat dihadiri 13 anggota dewan, asisten Il Setda Barito Utara, kepala perangkat daerah terkait, camat se-Barito Utara, Perusda Batara Membangun, pihak agen elpiji, dan undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, Tajeri menyoroti, masih banyak masyarakat yang tidak mampu kesulitan mencari Elpiji 3 Kg di Barito Utara, padahal mereka yang seharusnya menjadi pihak yang diuntungkan dengan adanya subsidi gas Elpiji 3 kilogram tersebut.
“Apakah kita tidak kasihan dengan masyarakat yang kurang mampu? Mereka yang berhak menerima gas subsidi, namun kenyataannya mereka justru kesulitan mendapatkannya. Ini harus segera diatasi,” tegas Tajeri.
Menanggapi hal itu, Asisten II H Gazali menekankan, perlunya ketegasan petugas dalam mengawasi harga LPG agar tetap stabil. Ia juga menyoroti adanya pedagang yang memperoleh LPG, bukan dari pangkalan resmi, yang perlu segera ditertibkan.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Barito Utara, Dewi Handayani menyampaikan, sudah melakukan monitoring turun langsung ke lokasi pangkalan, dari 146 jumlah pangkalan di Barito Utara 91 pangkalan aktif dan 55 pangkalan tidak aktif.
“Selain itu, pihaknya juga belum mendapatkan informasi mengenai penyaluran LPG 3 kg karena agen tidak memberikan data yang cukup ke kami,” ujar Dewi.
Anggota DPRD Barito Utara, Taufik Nugraha mengusulkan, agar rantai distribusi LPG 3 kg diselidiki lebih lanjut. Selain itu, ia juga mengajukan peningkatan jumlah agen serta penambahan kuota LPG di Kabupaten Barito Utara, agar pasokan mencukupi dan harga tetap terkendali untuk masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Direktur Perusda Batara Membangun, Asianoor Alihazeki mengajukan, usulan penambahan jumlah pangkalan sebesar 10 % dari yang ada saat ini menjadi 15 pangkalan.
“Diharapkan dengan penambahan tersebut, dapat membuat distribusi LPG 3 kg menjadi lebih merata dan kelangkaan dapat diatasi,” ungkapnya.
Rapat ini menjadi langkah awal dalam mencari solusi terhadap permasalahan LPG 3 kg di Barito Utara. Diharapkan, keputusan yang diambil dapat segera direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat, khususnya yang kurang mampu. (fat/*/ko)