Palangka Raya, Kaltengonline.com — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah (KPw BI Kalteng) menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 di Aula Pertemuan Lantai 4 Gedung BI Kalteng, pada Rabu (30/4/2025).
Kegiatan ini mengangkat tema “Batang Gawi, Bersama Pertanian Kalteng Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional”, dengan menghadirkan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, yang turut hadir mewakili Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran membuka acara.
Kepala Perwakilan BI Kalteng, Yuliansah Andrias, menyampaikan bahwa perekonomian nasional pada 2025 diperkirakan masih ditopang oleh permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan kebijakan fiskal. Namun demikian, tantangan eksternal seperti kebijakan tarif dari Amerika Serikat (Trump 2.0) dapat berdampak negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), termasuk di Kalimantan Tengah.
“Pertumbuhan ekonomi Kalteng pada 2025 diperkirakan melambat, terutama akibat penurunan ekspor dan perlambatan di sektor konstruksi,” ungkap Yuliansah.
Di sisi lain, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Kalteng tahun 2025 diprediksi lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun tetap berada dalam rentang target nasional 2,5 ± 1%. Peningkatan ini didorong oleh lonjakan permintaan emas sebagai aset lindung nilai (safe haven) di tengah ketidakpastian global. Meski begitu, inflasi diperkirakan dapat diredam oleh ketersediaan bahan pangan (VF) dan program peningkatan produksi komoditas strategis daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan industri hilir, seperti pengolahan CPO dan pembangunan Kawasan Industri (KI), sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Tengah.
“Agar sektor ini tumbuh optimal, perlu penguatan iklim investasi, penyempurnaan regulasi, dan pembangunan infrastruktur pendukung,” ujarnya.
Sementara itu, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 22-23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate di level 5,75%, suku bunga Deposit Facility di 5,00%, dan Lending Facility di 6,50%. Kebijakan ini konsisten dengan sasaran pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar, di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Selain itu, BI memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial sejak 1 April 2025, guna mendorong penyaluran kredit kepada sektor prioritas, termasuk UMKM dan pertanian. Digitalisasi sistem pembayaran juga terus diperluas sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi dan perluasan inklusi keuangan. (wel)
