Tak hanya itu, satu yang menjadi hal krusial dan mengkhawatirkan adalah perubahan sistem setelah merger terjadi, misalnya perubahan status pekerja atau mitra.
“Kami bukan robot yang bisa dibuang. Kalau sistem berubah jadi karyawan, maka banyak dari kami akan tersingkir karena tidak memenuhi kriteria. Ini bukan sekadar bisnis, ini soal nasib jutaan rakyat. Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto, kepada Menteri Perhubungan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk menghentikan merger ini demi masa depan yang lebih adil untuk semua.”
“Kami juga mengajak seluruh driver Indonesia untuk bersatu, menyuarakan penolakan, dan menjaga martabat kerja kita dari kepentingan kapitalsi asing,” katanya.
Sebelumnya Koalisi Ojol Nasional (PN-KON) juga tegas menolak potensi pencaplokan Grab terhadap GoTo.
Alasannya yang terdampak ialah perubahan struktur dan sistem. Lagi-lagi para driver yang akan terdampak signifikan. Mitra pengemudi, baik ojek online maupun taksi online, juga berisiko menghadapi sistem yang lebih ketat dalam pemberian order dan penentuan tarif.
“Minimnya kompetitor dapat membuat para pengemudi kehilangan daya tawar dalam menentukan harga atau mencari platform alternatif,” kata Ketua Presidium KON Andi Kristiyanto, dalam rilisnya.(ko)
