SAMPIT, kaltengonline.com – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Muhammad Abadi, menyoroti pembahasan anggaran Sekretariat Daerah (Setda) dalam rapat kerja bersama Komisi I DPRD Kotim yang digelar di ruang rapat utama DPRD.
Abadi menilai kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah daerah merupakan langkah realistis di tengah tekanan fiskal. Namun, ia mengingatkan agar penghematan tersebut tidak menurunkan kualitas pelayanan publik yang menjadi wajah utama pemerintahan.
“Efisiensi memang perlu, tetapi jangan sampai menghambat fungsi pelayanan publik. Pemerintah harus tetap menjaga kinerja dan responsivitas birokrasi di tengah keterbatasan anggaran,” ujar Abadi, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, penurunan anggaran Setda secara signifikan dapat menjadi indikator seberapa kuat pemerintah daerah mampu menjaga mutu layanan publik di tengah keterbatasan fiskal. Ia juga mengingatkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, sejumlah pos belanja Setda sudah habis di pertengahan tahun, yang menunjukkan perlunya perencanaan lebih realistis dan berbasis kebutuhan riil.
“Kalau pola seperti ini terus berulang, harus ada evaluasi menyeluruh. Jangan sampai kegiatan strategis justru terhenti di tengah jalan karena kurang perhitungan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Abadi juga menanggapi usulan Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Publik Setda, yang tidak meminta tambahan anggaran besar, tetapi mengajukan pengadaan sarana modern seperti drone dan iPad. Ia menilai usulan itu sangat relevan dengan tuntutan kerja saat ini.
“Perangkat seperti drone dan iPad bukan sekadar pelengkap atau gaya hidup, tapi alat penting untuk mendukung efektivitas komunikasi publik dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah. Bayangkan, sejak 2018 belum ada pengadaan baru, sementara teknologi terus berkembang,” jelasnya.
Abadi menekankan pentingnya dukungan terhadap Setda sebagai pusat koordinasi dan komunikasi antara masyarakat dan kepala daerah. Dengan peralatan modern, respons terhadap situasi lapangan bisa dilakukan lebih cepat, akurat, dan efisien.
“Kami mendorong agar Bagian Protokol terus memperkuat fungsi jembatan komunikasi antara masyarakat dan Bupati. Setiap aspirasi, baik langsung maupun melalui media, harus cepat ditindaklanjuti,” imbuhnya.(ko)
