Bupati Barito Utara Soroti Serapan Anggaran Daerah

oleh
oleh
Bupati Barito Utara H Shalahuddin ST MT bersama jajaran ASN ketika menggelar apel gabungan Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara di halaman Kantor Bupati, Senin (20/4).
Bupati Barito Utara H Shalahuddin ST MT bersama jajaran ASN ketika menggelar apel gabungan Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara di halaman Kantor Bupati, Senin (20/4).

MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Bupati Barito Utara H Shalahuddin ST MT, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya serapan anggaran daerah yang baru mencapai 12 persen. Angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan sebesar 25 persen.

“Pagi ini saya menerima laporan penyerapan anggaran baru mencapai 12 persen, sementara target yang diharapkan sekitar 25 persen. Artinya, masih kurang 14 persen,”kata Shalahuddin ketika memimpin Apel Gabungan dalam rangka evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batara di Halaman Kantor Bupati, Senin (20/4).

Orang nomor satu di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan itu menyampaikan apresiasi kepada para kepala dinas yang telah berupaya melakukan percepatan penyerapan anggaran.

“Kita akan dianggap bekerja apabila penyerapan anggaran bergerak. Kalau masih nol, berarti tidak bekerja,” tegasnya.

Menurutnya, ada tiga instansi tercatat masih berada di bawah 10 persen, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian (Distan), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Hal ini agar segera dilakukan evaluasi menyeluruh.

Tahun depan jangan sampai terulang. Bupati juga memaklumi kondisi ketiga instansi tersebut lantaran memiliki sistem pembayaran pekerjaan yang baru direalisasikan setelah pekerjaan selesai.

“Contoh seperti RSUD, kita tahu di sana itu adalah pekerjaan pengadaan. Jadi mereka harus menyelesaikan pekerjaan dulu baru dibayarkan,” jelas Bupati Shalahuddin.

Baca Juga:  Evaluasi Pembangunan Batara, Bupati Tegaskan Tak Boleh Ada Keterlambatan

Barito Utara sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ratarata pembangunan infrastruktur dan berbagai kegiatan lainnya bersumber dari APBD.

“Apabila APBD bergerak, ekonomi jelas akan ikut bergerak. Tolong segera lakukan percepatan- percepatan penyerapan anggaran,” pintanya.

Selain persoalan serapan anggaran, keprihatinannya terhadap capaian indeks pencegahan korupsi atau MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance and Prevention) yang masih menempati posisi terakhir se-Provinsi Kalteng juga menjadi perhatian.

“Indeks pencegahan korupsi se-provinsi Kalteng, kita selalu menempati posisi terakhir. Ini penilaian yang buruk,” ucapnya.

Maka seluruh ASN untuk lebih bersemangat dalam bekerja dan berharap pada akhir tahun nanti Kabupaten Barito Utara bisa menempati peringkat tiga terbaik se-Provinsi.

“Mari kita semua bersemangat dalam bekerja. Kita berharap di akhir tahun ini bisa menempati peringkat tiga terbaik se-provinsi Kalteng,” ajaknya.

Bupati juga menyoroti penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Barito Utara.

“Kita paham betul saat menangani Dinas PUPR Provinsi. Saat itu Gubernur H Sugianto Sabran, Kalteng menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Bahkan tiga terbaik se-Indonesia. Sehingga hal positif tersebut perlu dibawa ke Barito Utara, agar semua bisa bekerja lebih baik dengan mendapatkan WTP,” tutupnya. (ren/nue/ko)