PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat kerja gabungan lintas sektor, di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng, Selasa (28/4). Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, didampingi Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah.
Agenda utama dalam rapat itu adalah, membahas evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025. Sejumlah perangkat daerah teknis turut dihadirkan, guna memberikan penjelasan terkait capaian dan pelaksanaan program strategis.
Pembahasan dilakukan sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan DPRD, terhadap jalannya pemerintahan daerah. Selain itu, rapat ini juga bertujuan memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai target serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalteng.
Muhajirin menegaskan, evaluasi LKPj merupakan instrumen penting dalam mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah. “Kami ingin memastikan setiap program yang dijalankan pemerintah provinsi benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Pengawasan DPRD Kalteng, tidak hanya sebatas menelaah laporan administrasi semata, tetapi juga menitikberatkan pada efektivitas implementasi program di lapangan. DPRD Kalteng ingin memastikan pembangunan yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik di sektor pelayanan publik, infrastruktur, maupun peningkatan kesejahteraan.
Dia menekankan, pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong optimalisasi pembangunan daerah. “Melalui pembahasan ini, kami berharap ada evaluasi menyeluruh dan perbaikan terhadap berbagai program sehingga pembangunan di Kalteng dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan,” tambahnya.
DPRD Kalteng berharap, hasil rapat kerja tersebut dapat menjadi bahan rekomendasi strategis bagi pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas program pembangunan ke depan. Selain itu, seluruh pihak diharapkan terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan kebijakan daerah. (afa/ko)
