PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Kemajuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) diharapkan, tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan. Warga yang berdomisili di pelosok pedesaan juga memiliki hak yang sama, untuk merasakan infrastruktur memadai, pelayanan publik berkualitas, serta ketersediaan fasilitas dasar.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng, Fazariah Kamayanti, menegaskan, pemerataan pembangunan mutlak direalisasikan agar wajah kemajuan daerah tidak timpang. Kebijakan pemerintah daerah harus mampu mengakomodasi kebutuhan warga secara menyeluruh, termasuk mereka yang bermukim jauh dari pusat pemerintahan.
“Pemerataan pembangunan ini sangat penting agar seluruh manfaat kemajuan daerah dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah tanpa adanya diskriminasi wilayah,” tegas Fazariah, Senin (2/11).
Menurut politikus ini, perbedaan kondisi geografis dan karakteristik antarwilayah wajib menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun program kerja. Ia mengingatkan, jangan sampai denyut pembangunan di pusat kota melesat cepat, sementara warga pedesaan masih terbelenggu keterbatasan akses.
Salah satu persoalan krusial yang mendesak adalah infrastruktur jalan dan jembatan penghubung antardesa. Infrastruktur ini bukan sekadar urusan proyek fisik, melainkan urat nadi yang menentukan kemudahan mobilitas masyarakat. Keterisolasian transportasi dipastikan akan menghambat pertumbuhan ekonomi, distribusi hasil pertanian, hingga akses warga menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Lebih jauh, Fazariah mengingatkan bahwa indikator pemerataan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak proyek fisik jalan yang diresmikan. Peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan juga wajib berjalan selaras di pedesaan. Selain infrastruktur, lanjut dia, kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan agar warga di setiap pelosok memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki taraf hidupnya.
Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyusun skala prioritas berbasis kondisi riil di lapangan.
“Sinergi dan perencanaan yang matang akan memastikan penggunaan anggaran benar-benar efektif dan manfaatnya menjangkau masyarakat luas,” pungkasnya. (zia/ko)
