JAKARTA, Kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/5), Kabupaten Barito Utara justru tampil sebagai contoh daerah yang berani membuka diri dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa.
Rapat yang berlangsung konstruktif itu dihadiri langsung oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, S.T., M.T., bersama Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md., Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, serta jajaran DPRD. Kehadiran rombongan besar ini menjadi bukti nyata keseriusan daerah dalam membangun sistem yang lebih akuntabel.
Dalam paparannya, Bupati Shalahuddin secara terbuka memaparkan hasil evaluasi internal daerah, sekaligus menekankan langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan. Beberapa tantangan yang diidentifikasi seperti peningkatan kapasitas teknis pelaksana kegiatan, optimalisasi metode pemilihan penyedia, serta perbaikan administrasi dan pencatatan telah disikapi dengan program pelatihan berkelanjutan dan penguatan sistem monitoring.
“Kami memandang setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus berbenah, memperkuat kapasitas aparatur, dan membangun budaya kerja berintegritas. Kami berterima kasih kepada KPK atas pendampingan yang sangat berharga ini,” ujar Bupati Shalahuddin.
Terkait sistem e-purchasing, Pemkab Barito Utara justru menyambut positif masukan dari KPK untuk menyempurnakan tata kelola digital. Beberapa inisiatif telah diluncurkan, termasuk peningkatan literasi digital aparatur, penyelarasan prosedur pemilihan produk dan penyedia, serta integrasi pencatatan transaksi secara real-time. Langkah ini diharapkan semakin meminimalkan potensi kebocoran anggaran sekaligus meningkatkan efisiensi belanja daerah.
Komitmen Barito Utara juga diwujudkan melalui penguatan Program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang menjadi andalan untuk memastikan setiap program pembangunan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
KPK menyampaikan apresiasi atas sikap proaktif dan keterbukaan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. KPK menilai langkah evaluasi mandiri dan rencana aksi yang disusun daerah merupakan praktik baik yang patut dicontoh daerah lain.
“Dengan semangat kolaborasi dan pendampingan yang berkelanjutan, Barito Utara berada di jalur yang tepat menuju tata kelola pemerintahan yang semakin baik, bersih, dan melayani,” ujar Bupati Shalahuddin. (ren/nue/ko)
