Dinas PUPR Barsel dan Komisi IV DPRD Kalteng Sinkronkan Program Infrastruktur Daerah

oleh
oleh
Rombongan Komisi IV DPRD Kalteng saat melakukan kunjungan kerja di Kantor DPUPR Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Rabu (3/6).
Rombongan Komisi IV DPRD Kalteng saat melakukan kunjungan kerja di Kantor DPUPR Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Rabu (3/6).

BUNTOK, Kaltengonline.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) menerima kunjungan kerja Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Rabu (3/6). Kunjungan dalam rangka masa reses ini berfokus pada penguatan koordinasi serta penyerapan aspirasi pembangunan infrastruktur daerah.

​Rombongan legislator tingkat provinsi tersebut dipimpin Ketua Komisi IV Lohing Simon, didampingi Wakil Ketua HM Rusdi Gozali dan Sekretaris Sirajul Rahman.

​Kedatangan mereka disambut hangat oleh Sekretaris Dinas PUPR Barsel, Hawinu ST MEng yang mewakili Kepala Dinas, Ita Minarni. Turut mendampingi dalam penyambutan tersebut, Kepala Bidang Bina Marga, Rio Irakama serta Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Permukiman (BPP), Yadi.

​Sekretaris Dinas PUPR Barsel, Hawinu, sangat mengapresiasi kehadiran rombongan wakil rakyat tersebut. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyampaikan berbagai usulan dan kebutuhan infrastruktur di daerah.

​“Diskusi berjalan sangat konstruktif. Kami membahas sejumlah program strategis yang berpotensi mendapatkan dukungan pendanaan dari Pemprov Kalteng. Suntikan dana ini sangat krusial untuk mengakselerasi laju pembangunan di Barito Selatan,” terang Hawinu.

​Dia berharap, sinergi solid yang telah terbangun antara Pemkab Barsel dan DPRD Kalteng dapat terus berlanjut. “Dengan dukungan kuat dari legislatif dan pemerintah provinsi, kita harapkan infrastruktur di Barsel makin maju, merata, dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

​Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, menegaskan DPUPR adalah salah satu mitra kerja utama komisi yang membidangi urusan pembangunan. Kunjungan reses ini, menjadi instrumen penting untuk memastikan keselarasan program lintas pemerintahan.

​“Tujuan utama kami adalah sinkronisasi program, baik yang sedang berjalan maupun rencana ke depan. Usulan dari pemkab harus sejalan dengan prioritas pemprov, agar proses perencanaan hingga penganggaran jauh lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih,” tegas politikus senior tersebut.

​Selain mematangkan sinkronisasi program kerja, kunjungan reses ini juga dimanfaatkan untuk menjaring langsung aspirasi masyarakat terkait kebutuhan jalan, jembatan, hingga fasilitas umum lainnya. Seluruh masukan tersebut akan dikompilasi sebagai bahan pertimbangan utama dalam penyusunan postur anggaran dan program kerja ke depan. (ena/ko)